MAMUJU, SULBARTODAY – Dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) resmi meluncurkan Aplikasi SIGAP (Sistem Informasi Gaji ASN dan Pencegahan Lebih Bayar).
Kegiatan Launching dan Sosialisasi Aplikasi SIGAP berlangsung di Ruang Meeting BPKPD Sulbar, Rabu (22/10), dan dihadiri oleh para pengelola gaji dari seluruh perangkat daerah di lingkup Pemprov Sulbar. Turut hadir Sekretaris BPKPD Sulbar, Fahri Yusuf, beserta jajaran pejabat struktural dan staf teknis BPKPD Sulbar.
Aplikasi SIGAP hadir sebagai bentuk inovasi digital dalam mendukung pengelolaan keuangan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih transparan, akurat, dan bebas dari potensi kesalahan pembayaran gaji. Sistem ini dirancang untuk memastikan setiap transaksi gaji ASN dilakukan secara tepat jumlah, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah inovatif ini sejalan dengan misi kelima Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas.
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, dalam sambutannya menyampaikan bahwa hadirnya SIGAP merupakan langkah nyata BPKPD dalam mendukung reformasi birokrasi di bidang pengelolaan keuangan.
“Melalui SIGAP, kami ingin memastikan bahwa seluruh proses penggajian ASN di Sulbar berjalan dengan prinsip transparency, accuracy, dan accountability. Ini juga bagian dari komitmen kami untuk mewujudkan keuangan daerah yang bersih dan terpercaya,” ujar Ali Chandra.
Inovasi SIGAP sendiri merupakan gagasan dari A. Kustia Hatta, Kepala Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah BPKPD Sulbar, yang juga merupakan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh BPSDM Sulbar bekerjasama dengan LAN RI Makassar.
Dalam paparannya, Kustia Hatta menjelaskan bahwa SIGAP dibangun sebagai sistem terintegrasi untuk membantu pengelola keuangan di setiap perangkat daerah dalam mendeteksi dini potensi lebih bayar, kesalahan data pegawai, maupun perbedaan nominal gaji.
“SIGAP adalah sistem pencatat gaji sekaligus sistem pengendali dan pencegah kesalahan yang selama ini sering terjadi secara manual. Harapannya, aplikasi ini bisa menjadi standar baru dalam tata kelola keuangan ASN di Sulbar,” ungkap Kustia.
Dengan implementasi SIGAP, diharapkan pengelolaan keuangan ASN di Provinsi Sulbar semakin efisien dan mampu menjadi contoh praktik baik (best practice) dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis digital di tingkat nasional. (Rls)
