POLMAN, SULBARTODAY — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Polewali Mandar, Nursaid Mustafa, menemui langsung massa aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Polewali Mandar, Selasa (5/5/2026).
Aksi tersebut digelar oleh kelompok yang mengatasnamakan diri Samarak Polman, yang terdiri dari sejumlah organisasi kemahasiswaan. Dalam aksinya, massa menyampaikan berbagai tuntutan kepada Pemerintah Daerah.
Adapun poin tuntutan yang disuarakan antara lain mendesak pemerintah daerah segera menuntaskan angka putus sekolah sebagai bentuk pemenuhan hak dasar pendidikan yang dinilai masih terabaikan. Selain itu, massa juga menuntut langkah konkret, sistematis, dan tegas dalam pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, dengan jaminan perlindungan penuh terhadap korban.
Massa aksi turut meminta kepastian pembayaran gaji guru PPPK dan PPPK Paruh Waktu (PWK), serta penyelesaian status guru honorer yang hingga kini masih berada dalam ketidakpastian kebijakan.
Tak hanya itu, mereka juga menolak praktik rangkap jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Polewali Mandar yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan menurunkan kualitas pelayanan publik.
Tuntutan lainnya adalah mendesak evaluasi menyeluruh, audit teknis, serta keterbukaan informasi terhadap proyek infrastruktur senilai Rp2,5 miliar, khususnya pembangunan drainase dan plat duiker dalam penanganan banjir, guna menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Massa juga mempertanyakan transparansi anggaran mandatory spending di sektor pendidikan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Sekda Polman Nursaid Mustafa menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang dinilai berjalan cukup baik sekalipun ada dorong -dorongan diawal antara pihak aksi dengan petugas satpol PP.
“Saya kira penyampaian aspirasi hari ini sudah cukup bagus. Memang tadi ada sedikit hal yang kurang pas, tapi teman-teman juga sudah menyampaikan permintaan maaf. Ini menunjukkan kesadaran bersama bahwa dalam menyampaikan aspirasi tetap harus dilakukan dengan sabar dan bijak,” ujarnya.
Terkait isu rangkap jabatan ASN, Nursaid menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi karena adanya kekosongan jabatan di lingkungan Pemkab Polewali Mandar.
“Saat ini ada sekitar delapan posisi yang kosong. Syarat untuk menduduki jabatan tersebut adalah pejabat yang sudah memiliki jabatan, sehingga tidak bisa dihindari adanya rangkap jabatan.
Namun, dalam struktur organisasi tidak ada yang menjabat hingga tiga posisi sekaligus,” jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa jabatan struktural dan non-struktural harus dibedakan dalam konteks tersebut.
Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Debi Akbar, menegaskan bahwa tuntutan utama dalam aksi kali ini adalah penuntasan angka putus sekolah di Polewali Mandar.
“Selain itu, kami juga menolak ASN yang merangkap jabatan karena berpotensi mencederai pelayanan publik,” tegasnya.
Terkait penjelasan Sekda mengenai rangkap jabatan, Debi menyebut secara regulasi hal tersebut mungkin tidak bermasalah. Namun, pihaknya tetap akan mengawal komitmen yang disampaikan.
“Beliau tadi menyampaikan, jika memang terbukti melanggar, siap untuk mengundurkan diri. Kami akan mengawal hal tersebut. Jika ditemukan pelanggaran, kami akan terus mengawal agar segera ada tindakan, termasuk pengunduran diri dari jabatan,” pungkasnya.
