POLMAN, SULBARTODAY – Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Fahry Fadly, SE., bersama sejumlah anggota Komisi IV DPRD Polman dan didampingi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar, melakukan audiensi ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Rabu (5/8/2026).
Audiensi tersebut dilakukan sebagai upaya membawa sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat Polewali Mandar, khususnya terkait peningkatan kepesertaan program jaminan kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta sejumlah program sosial lainnya di bawah Kementerian Sosial.
Ketua DPRD Polman Fahry Fadly mengatakan, salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah mendorong penambahan kuota kepesertaan PBI JK APBN bagi masyarakat Polewali Mandar.
“Audiensi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kuota jaminan kesehatan melalui pemberian bantuan iuran (PBI) skema APBN. Perlu diketahui bersama bahwa sampai akhir semester tahun 2026, baru sekitar 76,8 persen dari 332.800 penduduk Polewali Mandar yang tergolong dalam kategori desil 1 sampai desil 5 yang ditanggung APBN,” ujar Fahry Fadly.
Rombongan DPRD Polman bersama Dinas Sosial diterima langsung oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dan wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono beserta sejumlah pejabat Kementerian Sosial.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Kemensos mengapresiasi langkah DPRD Polman yang secara langsung menyampaikan aspirasi masyarakat. Usulan penambahan kuota kepesertaan PBI JK APBN juga mendapat respons positif.
Kemensos memberikan alokasi tambahan sebanyak 2.304 kepesertaan PBI JK APBN untuk Kabupaten Polewali Mandar.
Menteri dan Wakil Menteri Sosial juga berpesan agar pemerintah daerah terus melakukan validasi dan pemutakhiran data kemiskinan secara berjenjang dan berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan data penerima bantuan semakin akurat serta penyaluran program bantuan sosial dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Tambahan kuota tersebut disambut positif oleh DPRD Kabupaten Polewali Mandar. Ketua Komisi IV DPRD &Anggota komisi 4 Polman, Agus Pranoto, dan RUDI HAMZAH mengatakan tambahan kepesertaan PBI JK APBN akan memberikan dampak positif terhadap kemampuan fiskal daerah.
“Alhamdulillah, Polman mendapat tambahan kuota. Artinya, kita dapat menghemat lebih dari Rp1 miliar belanja APBD untuk pemenuhan Universal Health Coverage (UHC). Anggaran tersebut nantinya dapat dialihkan untuk kebutuhan lain, seperti perbaikan sarana dan prasarana kesehatan serta optimalisasi percepatan penurunan angka prevalensi stunting,”
Menurutnya, tambahan kuota tersebut tidak hanya membantu masyarakat dalam memperoleh akses jaminan kesehatan, tetapi juga memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran pada sektor-sektor pelayanan publik lainnya.
DPRD Polman berharap hasil audiensi tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui proses validasi dan pemutakhiran data penerima manfaat, sehingga tambahan kuota PBI JK benar-benar dapat dinikmati masyarakat yang membutuhkan.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah bersama DPRD dalam memperluas cakupan jaminan kesehatan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar. (*)
