POLMAN, SULBARTODAY — Ketua DPRD Polewali Mandar (Polman), Fahry Fadly, menemui langsung massa aksi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang mendatangi Kantor DPRD Polman, Selasa (6/10/2026).
Kedatangan massa aksi tersebut untuk menyuarakan persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang belakangan ini terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Polman.
Sebelum diterima di ruang aspirasi, massa HMI terlebih dahulu menyampaikan orasi di depan Kantor DPRD Polman.
Koordinator aksi, Deby Akbar Tamrin, mengatakan Surat Edaran Bupati Polman terkait pengaturan distribusi BBM perlu dievaluasi karena dinilai belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan antrean panjang di sejumlah SPBU.
“Surat Edaran Bupati perlu dievaluasi karena belum sepenuhnya bisa menyelesaikan persoalan antrean di sejumlah SPBU di Polman,” ujar Deby.
Selain persoalan BBM, massa HMI juga menyoroti distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilogram. Mereka mempertanyakan kelangkaan LPG bersubsidi serta harga yang disebut mengalami kenaikan di tingkat pengecer.
Menanggapi tuntutan massa aksi, Fahry Fadly mempersilakan massa HMI masuk ke ruang aspirasi DPRD Polman untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Dalam RDP tersebut, DPRD Polman menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Polman, Asisten II Setda Polman, serta jajaran Polres Polman.
Fahry Fadly mengatakan persoalan kelangkaan BBM yang terjadi saat ini merupakan keresahan masyarakat yang perlu segera ditindaklanjuti.
Menurutnya, DPRD Polman sebelumnya telah mengambil langkah dengan menyurati pemerintah daerah agar menerbitkan surat edaran terkait pengaturan distribusi BBM. Namun, penerapan kebijakan tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak dalam mengurai antrean di SPBU.
“Kita sudah menyurat ke pemerintah daerah agar menerbitkan edaran dan itu sudah dilakukan. Tetapi, belum sepenuhnya memberikan dampak,” kata Fahry.
Karena itu, Fahry menyebut DPRD Polman akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempertimbangkan penerapan sistem pembatasan kendaraan berdasarkan nomor pelat, atau ganjil-genap, sebagai salah satu alternatif untuk mengurai antrean BBM.
Ia mengatakan, kebijakan serupa telah diterapkan di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan.
Selain itu, Fahry mengajak HMI bersama Satuan Tugas (Satgas) yang telah dibentuk pemerintah untuk turun langsung ke lapangan dan mengecek kondisi distribusi serta situasi antrean di sejumlah SPBU. Dan juga mengecek harga LPG 3Kg di tingkat pengecer.
“Kita akan turun bersama untuk melihat langsung kondisi di lapangan,” ujarnya.
Fahry berharap persoalan antrean BBM dapat segera teratasi sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan bakar untuk kebutuhan sehari-hari.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Polman, Agusnia Hasan Sulur, mengatakan pemerintah daerah telah membentuk Satgas untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi.
Satgas tersebut, kata Agusnia, juga bertugas mengantisipasi praktik pelangsiran yang dinilai turut memicu terjadinya antrean panjang di sejumlah SPBU.
“Kami telah membentuk Satgas dan telah ditandatangani oleh Bupati Polman,” ujar Agusnia.
Ia mengungkapkan, hasil pemantauan di lapangan juga menemukan adanya praktik penjualan BBM oleh pengecer dengan harga yang lebih tinggi.
Sehingga menurutnya akan menjadi perhatian serius dalam menangani permasalahan tersebut.
RDP tersebut turut dihadiri Kasat Reskrim Polres Polman, Kasat Intelkam Polres Polman, Asisten II Setda Polman, serta sejumlah anggota DPRD Polman, termasuk dari Komisi II.
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi DPRD, pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan mahasiswa untuk membahas persoalan distribusi BBM bersubsidi serta mencari langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi antrean dan memastikan kebutuhan BBM masyarakat Polman tetap terpenuhi.
