POLMAN, SULBARTODAY – Aktivis Anti Korupsi Sulawesi Barat secara tegas mendesak Bupati Polewali Mandar H. Samsul Mahmud agar segera mengumumkan hasil evaluasi terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama terkait posisi Direktur RS Pratama Wonomulyo. Hingga memasuki hampir 100 hari masa kerja, Bupati belum juga menyampaikan hasil evaluasi yang dijanjikan kepada publik.
Desakan ini muncul seiring dengan mencuatnya dugaan kuat adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di RS Pratama Wonomulyo. Dalam sejumlah aksi demonstrasi sebelumnya, posisi Direktur RS tersebut menjadi salah satu poin tuntutan utama.
Koordinator Aksi, Irfan, menyebut bahwa laporan keuangan RS Pratama Wonomulyo per akhir 2023 menunjukkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp1,3 miliar. Namun, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) justru menemukan ketidaksesuaian yang signifikan antara laporan tersebut dengan kondisi nyata di lapangan.
“Fakta di lapangan menunjukkan total utang RS Pratama Wonomulyo mencapai Rp2,6 miliar, termasuk tunggakan belanja pegawai, piutang alat kesehatan, dan klaim BPJS yang belum terbayarkan,” ungkap Irfan, Minggu (11/5/25)
Situasi tersebut dinilai mencerminkan indikasi rekayasa laporan keuangan, di mana rumah sakit tampak mengalami surplus, padahal kenyataannya tengah terjebak dalam krisis keuangan serius akibat beban utang.
Aktivis Anti Korupsi Sulbar mengingatkan bahwa lambannya penanganan kasus ini dapat memicu krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan sektor pelayanan kesehatan di Polman.
Mereka menyampaikan empat tuntutan utama:
1. Bupati segera mengumumkan hasil evaluasi OPD secara terbuka.
2. Memberhentikan atau mengganti Direktur RS Pratama Wonomulyo jika terbukti terlibat dalam penyimpangan.
3. Melibatkan aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan rekayasa laporan keuangan.
4. Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal di seluruh lembaga layanan publik.
“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga keadilan ditegakkan. Keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas adalah harga mati untuk pemerintahan yang bersih,” tutup Irfan.
