Kegiatan monitoring tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan pangan periode Februari dan Maret 2026 yang disalurkan oleh Bulog berjalan dengan aman, tertib, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima.

Sebanyak 245 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berasal dari lima dusun di Desa Bumiayu menerima bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk setiap KPM.

Dalam kegiatan tersebut, BRIGPOL Rahman hadir melakukan pengawasan dan pendampingan guna memastikan seluruh tahapan penyaluran berlangsung lancar serta memberikan rasa aman kepada masyarakat penerima manfaat.

BRIGPOL Rahman mengatakan bahwa kehadiran Bhabinkamtibmas merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

“Kami hadir untuk memastikan proses penyaluran bantuan pangan ini berjalan dengan aman, tertib, dan tepat sasaran. Semoga bantuan yang diberikan pemerintah dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat serta memberikan manfaat bagi keluarga penerima manfaat di Desa Bumiayu,” ujar BRIGPOL Rahman.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban selama proses penyaluran berlangsung agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan kondusif.

Masyarakat penerima manfaat tampak antusias mengikuti kegiatan penyaluran bantuan. Bantuan pangan tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi warga dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Humas Polres Polman

Artikel Bhabinkamtibmas Desa Bumiayu Kawal Penyaluran Bantuan Pangan untuk 245 KPM pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Dalam kegiatan tersebut, personel Satlantas Polres Polman membagikan makanan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan warga.

Selain berbagi makanan, personel Satlantas juga memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib berlalu lintas.

Warga diajak untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan saat berkendara, serta menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Kasat Lantas Polres Polewali Mandar, IPTU Jamaluddin, S.H., M.H., mengatakan bahwa kegiatan Jumat Berkah merupakan salah satu upaya Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan yang bermanfaat dan humanis.

“Kami berharap melalui kegiatan Jumat Berkah ini, kehadiran Polri dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain berbagi kepada sesama, kami juga mengajak masyarakat untuk selalu tertib berlalu lintas dan mematuhi peraturan di jalan demi keselamatan bersama,” ujar IPTU Jamaluddin.

Menurutnya, keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kesadaran dan kepatuhan seluruh pengguna jalan. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat akan terus dilakukan secara berkelanjutan.

Kegiatan Jumat Berkah berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Masyarakat yang menerima bantuan menyambut baik kegiatan tersebut dan mengapresiasi kepedulian Satlantas Polres Polman yang terus hadir memberikan pelayanan serta perhatian kepada warga.

Melalui kegiatan ini, Satlantas Polres Polman berharap dapat terus membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

Humas Polres Polman

Artikel Satlantas Polres Polman Gelar Jumat Berkah, Bagikan Makanan dan Edukasi Tertib Berlalu Lintas pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Kegiatan bertujuan untuk memastikan proses penyaluran bantuan berjalan aman, tertib, serta tepat sasaran kepada warga yang berhak menerima.

Pada penyaluran tahap pertama ini, bantuan diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.

Sebanyak 5 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima BLT Dana Desa untuk periode Januari, Februari, dan Maret 2026.

Masing-masing KPM menerima bantuan sebesar Rp900.000 yang merupakan akumulasi bantuan selama tiga bulan.

Bhabinkamtibmas Desa Laliko, AIPTU Muh Agus, mengatakan bahwa kehadirannya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk pengawasan dan pendampingan guna mendukung kelancaran program pemerintah.

“Kami hadir untuk memastikan proses penyaluran BLT Dana Desa berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat penerima manfaat. Kami juga mengimbau agar bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga,” ujar AIPTU Muh Agus.

Selain melakukan monitoring, Bhabinkamtibmas juga berkoordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait guna menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif selama pelaksanaan kegiatan.

Humas Polres Polman

Artikel Bhabinkamtibmas Desa Laliko Monitoring Penyaluran BLT Dana Desa Tahap I Tahun 2026 pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Kegiatan tersebut melibatkan seluruh personel Satlantas Polres Polman yang ditempatkan di berbagai persimpangan, kawasan sekolah, pusat aktivitas masyarakat, serta titik-titik rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

Beberapa lokasi pelaksanaan kegiatan di antaranya Traffic Light Pancasila, Persimpangan Primkopol Polres Polman, depan SDN 066 Pekkabata, SMPN 3 Polewali, SMA Negeri 1 Polewali, Pasar Sentral Pekkabata, Persimpangan Jalan Todilaling, Gerbang Kantor Pemda, Kantor Telkom, hingga Persimpangan Kantor DPRD Polewali Mandar.

Melalui kegiatan tersebut, personel Satlantas melakukan pengaturan lalu lintas, membantu penyeberangan pelajar dan masyarakat, serta memberikan imbauan kepada pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan berlalu lintas.

Kasat Lantas Polres Polewali Mandar, IPTU Jamaluddin, S.H., M.H., mengatakan bahwa Commander Wish Pagi merupakan salah satu program rutin yang bertujuan untuk memastikan aktivitas masyarakat pada pagi hari berjalan dengan aman dan lancar.

“Commander Wish Pagi merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman, nyaman, dan lancar, terutama pada jam-jam sibuk saat arus kendaraan meningkat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi upaya preventif untuk mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas dan gangguan keamanan di jalan raya,” ujar IPTU Jamaluddin.

Menurutnya, kehadiran personel di lapangan tidak hanya berfokus pada pengaturan arus lalu lintas, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan saat beraktivitas di pagi hari.

“Kami berharap kehadiran anggota Polantas di titik-titik strategis dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama,” tambahnya.

Satlantas Polres Polewali Mandar berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui kehadiran personel di lapangan guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

Humas Polres Polman

Artikel Commander Wish Pagi, Satlantas Polres Polman Hadir Berikan Pelayanan Maksimal kepada Masyarakat pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Debi, menyampaikan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bentuk aspirasi sekaligus fungsi pengawasan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan dan persoalan yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar.

Dalam pelaksanaannya, aksi sempat diwarnai ketegangan dan aksi saling dorong antara massa mahasiswa dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berjaga di lokasi. Meski demikian, situasi tetap dapat dikendalikan dan aksi berlangsung hingga penyampaian aspirasi selesai.

Dalam orasi dan pernyataan sikap yang disampaikan, Semarak Polman menyuarkan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, di antaranya:

Mendesak pemerintah daerah merealisasikan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis pada kepentingan pelestarian lingkungan hidup.

Menuntut pemenuhan akses air bersih sebagai hak dasar masyarakat yang wajib dijamin secara merata dan berkeadilan.

Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang, sistem drainase, serta kebijakan pembangunan yang dinilai belum mampu mengantisipasi persoalan banjir secara komprehensif.

Menuntut percepatan pembangunan infrastruktur di Desa Lengo sebagai bentuk pemerataan pembangunan dan keadilan sosial bagi masyarakat desa.

Serta mendesak evaluasi total terhadap praktik rangkap jabatan dalam birokrasi yang berpotensi menurunkan profesionalisme, efektivitas pelayanan publik, serta membuka ruang terjadinya konflik kepentingan.

Para demonstran membawa spanduk dan selebaran berisi berbagai aspirasi masyarakat.

Massa aksi kemudian diterima langsung oleh Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud. Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa diterima dengan baik dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme serta kewenangan pemkab.

Bupati juga menjelaskan bahwa sejumlah program yang menjadi perhatian mahasiswa sebenarnya telah masuk dalam perencanaan pembangunan daerah dan saat ini sedang dalam tahap pelaksanaan maupun pengkajian lebih lanjut untuk direalisasikan secara bertahap. Proses penyelesaiannya dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas, serta kemampuan anggaran daerah.

Aksi ini menjadi salah satu bentuk partisipasi aktif mahasiswa dan masyarakat dalam mengawal jalannya roda pemerintahan daerah. Melalui penyampaian aspirasi secara terbuka, mahasiswa berharap pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat serta menghadirkan solusi yang tepat demi kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Polewali Mandar. (Agil)

Artikel Semarak Polman Gelar Aksi di Kantor Bupati, Sampaikan Sejumlah Tuntutan kepada Pemkab pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Barat, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan bahwa penanganan bencana terus dilakukan secara terpadu sesuai arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, untuk mengutamakan keselamatan masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mempercepat respons terhadap setiap kejadian bencana di wilayah Sulawesi Barat.

Kebakaran hutan dan lahan dilaporkan terjadi pada Kamis 4 Juni 2026, sejak sekitar pukul 13.30 WITA di kawasan hutan Dusun Lambagu, Desa Sumare, Kecamatan Simboro. Hingga pukul 19.30 WITA, api masih belum berhasil dipadamkan secara menyeluruh dan proses penanganan terus berlangsung di lapangan.

Lokasi titik api berada cukup jauh dari akses kendaraan pemadam sehingga menyulitkan proses pemadaman.

Penanganan melibatkan berbagai unsur, antara lain BPBD Provinsi Sulawesi Barat, BPBD Kabupaten Mamuju, Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat, Pemadam Kebakaran Kabupaten Mamuju, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla), Polri, Pemerintah Desa, serta Tim Reaksi Cepat (TRC PB) BPBD Sulbar.

Penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan dan pendataan oleh tim di lapangan. Berdasarkan informasi sementara, kebakaran serupa juga pernah terjadi di lokasi yang sama pada 28 Mei 2026.

Tim gabungan saat ini terus melakukan pemantauan, pendataan, koordinasi dengan aparat setempat dan instansi terkait, serta melakukan upaya pemadaman menggunakan peralatan yang tersedia di lapangan. Kendala utama yang dihadapi adalah sulitnya akses menuju titik api sehingga kendaraan pemadam kebakaran tidak dapat menjangkau lokasi secara langsung.

Hingga laporan sementara diterima oleh Pusdalops-PB BPBD Sulbar, tidak terdapat korban luka, korban meninggal dunia maupun pengungsi. Sementara itu, luas area terdampak dan nilai kerugian masih dalam proses pendataan.

Muhammad Yasir Fattah mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan maupun tindakan yang berpotensi memicu kebakaran, terutama memasuki periode cuaca panas dan musim kemarau. (Rls)

Artikel Pusdalops-PB BPBD Sulbar Terima Laporan Sementara Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Sumare pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Patroli Kesehatan Masyarakat yang dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Barat, Irjen Pol. Adi Deriyan Jayamarta, Rabu (3/6/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting ini difokuskan pada deteksi dini kelompok masyarakat yang berisiko tinggi tertular TBC serta penguatan peran kepolisian dalam mendukung program eliminasi TBC di Sulawesi Barat.

Kegiatan menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulawesi Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju, serta diikuti para pejabat utama Polda Sulbar, Kapolres jajaran, Kasat Binmas, Kasat Polairud, Kasi Dokkes, hingga seluruh Bhabinkamtibmas se-Sulawesi Barat.

Pelaksanaan kegiatan ini sejalan dengan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menempatkan pembangunan kesehatan sebagai salah satu fondasi utama peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam arahannya, Kapolda Sulbar Irjen Pol. Adi Deriyan Jayamarta menyampaikan apresiasi kepada jajaran DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat yang telah memberikan edukasi dan pemahaman mengenai strategi penanganan TBC. Menurutnya, percepatan eliminasi TBC merupakan amanat Presiden Republik Indonesia yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk Polri.

“TBC bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga persoalan kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Polri siap mendukung upaya pemerintah melalui pendekatan preventif, edukatif, dan deteksi dini di tengah masyarakat,” ujar Adi Deriyan.

Dalam pemaparan Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim menyampaikan bahwa Indonesia masih menjadi negara dengan kontribusi kasus TBC terbesar kedua di dunia setelah India, dengan estimasi lebih dari satu juta kasus pada tahun 2024. Sementara itu, Sulawesi Barat diperkirakan memiliki lebih dari 5.000 kasus TBC pada tahun 2026 yang memerlukan upaya penemuan kasus secara aktif dan pengobatan hingga tuntas.

Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Polda Sulbar dalam percepatan eliminasi TBC.

“Kolaborasi antara sektor kesehatan dan kepolisian merupakan langkah strategis untuk mempercepat penemuan kasus, meningkatkan kepatuhan pengobatan, serta mengurangi stigma terhadap penderita TBC. Kehadiran Bhabinkamtibmas hingga tingkat desa menjadi kekuatan besar dalam membantu edukasi dan penjangkauan masyarakat,” ujarnya.

Menurut dr. Nursyamsi Rahim, percepatan eliminasi TBC tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan sendiri. Diperlukan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, pemerintah daerah, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta aparat keamanan untuk mewujudkan Sulawesi Barat Bebas TBC 2030.

DKPPKB Sulbar juga memperkenalkan inovasi GARATTA TBC sebagai pendekatan kolaboratif berbasis masyarakat yang mendorong penemuan kasus aktif, pemberian Terapi Pencegahan TBC (TPT), pendampingan pengobatan hingga sembuh, serta penghapusan stigma terhadap pasien TBC.

Melalui sinergi antara Polda Sulbar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, pemerintah kabupaten, tenaga kesehatan, dan masyarakat, diharapkan target eliminasi TBC tahun 2030 dapat tercapai serta mewujudkan masyarakat Sulawesi Barat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. (Rls)

Artikel Polda dan Pemprov Sulbar Perkuat Sinergi Percepatan Eliminasi TBC pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Putusan dibacakan dalam sidang yang berlangsung pada Kamis (4/6/2026), mulai pukul 19.10 WITA hingga pukul 22.33 WITA. Kasus ini bermula dari pemberian fasilitas kredit kepada UD FIWIWA yang dalam prosesnya dilakukan secara melawan hukum.

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa Andi Fajri Andhika yang saat itu bertugas sebagai analis kredit terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan UD FIWIWA sehingga perusahaan tersebut terlihat memenuhi syarat dan layak menerima fasilitas Kredit Investasi maupun Kredit Modal Kerja.

Manipulasi laporan keuangan tersebut kemudian menjadi dasar dalam proses analisis kredit yang berujung pada pencairan dana oleh pihak bank.

Sementara itu, terdakwa Sukmar selaku debitur diketahui menggunakan dana hasil pencairan kredit tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukan yang diajukan dalam proposal kredit.

Penyimpangan penggunaan dana tersebut menjadi salah satu rangkaian perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Sukmar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 9 tahun, denda Rp400 juta subsidair 130 hari kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp28.040.944.221. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun.

Sedangkan Andi Fajri Andhika dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun dan denda Rp200 juta subsidair 60 hari kurungan. Kewajiban membayar uang pengganti dibebankan kepada terdakwa Sukmar.

Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya, JPU menuntut Sukmar dengan pidana penjara selama 11 tahun, denda Rp500 juta subsidair 120 hari kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp28.040.944.221 dengan subsidair 3 tahun penjara.

Sementara terhadap Andi Fajri Andhika, JPU menuntut pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp500 juta subsidair 120 hari kurungan, dengan kewajiban pembayaran uang pengganti tetap dibebankan kepada Sukmar.

Dalam perkara ini, JPU mendasarkan tuntutannya pada Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Majelis Hakim menilai kedua terdakwa terbukti terlibat dalam proses pemberian dan pemanfaatan fasilitas kredit yang tidak sesuai ketentuan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dengan putusan tersebut, dapat dikatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Polewali Mandar berhasil membuktikan dakwaannya di persidangan. Meski demikian, majelis hakim menjatuhkan vonis yang lebih rendah dibanding tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum.

Atas putusan tersebut, baik para terdakwa maupun JPU diberikan kesempatan untuk menyatakan sikap hukum, apakah menerima putusan, mengajukan banding, atau menempuh upaya hukum lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. (*)

Artikel Kasus Korupsi Kredit Bank Sulselbar Polewali Mandar, Majelis Hakim Vonis Dua Terdakwa Debitur Divonis 9 Tahun Penjara pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Fungsional BKPSDMD Provinsi Sulawesi Barat tersebut merupakan rangkaian terakhir dari keseluruhan pelaksanaan evaluasi pasca Latsar CPNS yang sebelumnya telah dilaksanakan di lima kabupaten, yakni Kabupaten Polewali Mandar, Majene, Mamuju Tengah, Pasangkayu, dan Mamuju.

Tim evaluasi melakukan kunjungan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat dan KPU Kabupaten Mamuju, Rabu (3/6/2026), guna melihat secara langsung implementasi kompetensi dan hasil pembelajaran yang diperoleh peserta setelah mengikuti Latsar CPNS. Kegiatan ini juga bertujuan menghimpun masukan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperkuat dalam penyelenggaraan pelatihan, sehingga program pengembangan kompetensi ASN dapat terus ditingkatkan kualitas dan efektivitasnya.

Kepala BKPSDMD Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, mengatakan bahwa hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi BKPSDMD dalam melakukan penyempurnaan program pengembangan kompetensi agar semakin relevan dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan birokrasi saat ini.

“Pengembangan kompetensi ASN tidak berhenti pada saat pelatihan selesai dilaksanakan. Yang lebih penting adalah bagaimana kompetensi tersebut dapat diterapkan secara berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja instansi pemerintah,” kata Herdin.

Ia menambahkan, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, terus mendorong penguatan kualitas sumber daya aparatur sebagai salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Dengan berakhirnya pelaksanaan evaluasi pasca Latsar CPNS di seluruh lokus yang telah ditetapkan, BKPSDMD Provinsi Sulawesi Barat berharap hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar dalam memperkuat efektivitas program pengembangan kompetensi ASN serta mendukung terwujudnya birokrasi yang semakin profesional dan berkinerja tinggi. (Rls

Artikel BKPSDMD Kunjungi KPU Sulbar dan Mamuju, Evaluasi Implementasi Hasil Latsar CPNS untuk Tingkatkan Kinerja ASN pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Pelantikan dan Pengambilan sumpah Rektor dan wakil Rektor UNSUMA tersebut dirangkaikan dengan rapat senat terbuka luar biasa wisuda sarjana program studi Strata Satu (S1) Farmasi angkatan ke-II tahun 2026.

Pada kesempatan itu gubernur, Suhardi Duka menyampaikan, kehadiran universitas sulbar manarang di sulawesi barat, ini bukti bahwa inilah bagian kerja kita kolaborasi untuk membangun daerah ini.

Bukan hanya harus institusi pemerintah tapi institusi swasta juga mampu mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui sektor pendidikan dan perguruan tinggi.

“Oleh karena itu tentunya selaku pemerintah daerah mengapresiasi kehadiran perguruan tinggi universitas sulbar manarang yang mampu melahirkan sarjana-sarjana,” ujar Suhardi Duka

Meski demikian gubernur, Suhardi Duka menyebut masih adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja.

Ia mencontohkan seperti keperawatan. Hampir perguruan tinggi semua melahirkan perawat tapi lembaga lembaga institusi kesehatan kita tidak mampu lagi menampung. Jadi salah satu jalan adalah orientasi untuk bekerja di luar negeri.

“Nah orang bekerja di luar negeri tidak bisa kalau tidak tahu bahasa. Bahasa dimana yang akan kamu tuju. Kalau jepang ya Jepang, kalau Korea ya Korea, kalau Arab Saudi ya bahasa Arab,” jelas SDK.

Namun demikian, SDK meyakini bahwa sarjana itu akan bisa menyesuaikan dirinya. “Orang yang pintar pasti mampu menangkap peluang. Sarjana apapun dia,” pungkasnya. (Rls

Artikel Gubernur Sulbar: Lulusan Harus Siap Kerja, Kuasai Bahasa Asing Biar Bisa Go International pertama kali tampil pada Sulbar Today.