BeritaTrending

Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Biro Organisasi Setda Sulbar Gelar Bimbingan Penyusunan SKM dan SP

×

Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Biro Organisasi Setda Sulbar Gelar Bimbingan Penyusunan SKM dan SP

Sebarkan artikel ini

 

MAMUJU, SULBARTODAY – Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan, memastikan kepuasan masyarakat, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik menggelar Bimbingan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Standar Pelayanan (SP) Lingkup Pemprov Sulbar, Rabu 11 Februari 2026.

Iklan Sulbar Today

Pelaksanaan SKM dan SP bentuk nyata dukungan terhadap misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka untuk memastikan terlaksananya pelayanan dasar yang berkualitas.

Kegiatan dibuka Asisten Administrasi Umum Setda Sulbar Habibi Azis mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Junda Maulana. Ia menyampaikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan fokus utama reformasi birokrasi Pemprov Sulbar.

‘’Berhubung kualitas pelayanan publik merupakan fokus utama reformasi birokrasi di Pemprov Sulbar, untuk itu penyusunan SP dan SKM menjadi instrumen penting dalam mengukur sejauh mana kinerja penyelenggara pelayanan,’’ ujar Habibi.

Kepala Biro Organisasi, Nur Rahmah Parampasi menyampaikan bahwa pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di tahun 2024 dan 2025 dengan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bernilai baik.

Meski demikian, lanjut Nur Rahmah penilaian pelayanan publik masih harus diperbaiki dengan menambah Organisasi Pelayanan Publik (OPP) yang akan dievaluasi.

‘’Untuk tahun ini, KemenpanRB akan memantau SKM dan diharapkan seluruh OPP akan mengunggah SKM Perangkat Daerah ke aplikasi yang disiapkan oleh KemenpanRB,’’ pesan Nur Rahmah.

Sementara, Kabag Tata Laksana dan Pelayanan Publik, Subuki mengungkapkan akan melakukan identifikasi OPD dan UPTD yang layak untuk dievaluasi serta perlunya keterlibatan Tim Budaya Kerja dalam pelaksanaan PEKPPP.

‘’Kita akan melakukan identifikasi OPD dan UPTD yang layak dievaluasi agar mendapat hasil yang memuaskan. Kita juga akan fokus memberi himbauan agar semua OPD melaksanakan SKM,” ujar Subuki. (Rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *