Launching program tersebut dilaksanakan pada Senin, 16 Maret 2026 di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Program ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah daerah, sektor perbankan, dan para pengembang perumahan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan hunian layak.

Program BERAMAL dilaksanakan bertepatan dengan momentum bulan suci Ramadan sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Melalui program ini, pemerintah daerah berharap masyarakat dapat memperoleh bantuan renovasi atau perbaikan rumah sehingga dapat tinggal di lingkungan yang lebih aman, sehat, dan layak.

Kegiatan launching tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Polewali Mandar H. Samsul Mahmud, S.IP, didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan, Kepala Dinas Sosial, serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Polewali Mandar. Turut hadir pula unsur pemerintah kecamatan dan desa setempat, tokoh masyarakat, serta sejumlah organisasi mahasiswa yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar, Andi Afandi Rahman, ST., M.Si, dalam sambutannya menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk kepedulian bersama antara pemerintah daerah, pengembang perumahan, dan sektor perbankan.

“Program ini menjadi bentuk kepedulian bersama antara pemerintah daerah, pengembang perumahan, serta sektor perbankan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah,” ujarnya.

Launching program BERAMAL ditandai dengan pengguntingan pita serta penyerahan kunci rumah secara simbolis oleh Bupati Polewali Mandar kepada penerima manfaat, Mastura (37), warga Desa Bonde, Kecamatan Campalagian.
Sebelumnya, penerima manfaat telah melalui proses verifikasi lapangan dari tiga kandidat yang tersebar di Kecamatan Campalagian dan Kecamatan Balanipa. Proses verifikasi melibatkan Disperkimtanhub, para pengembang perumahan di Polewali Mandar, serta organisasi kepemudaan seperti HMI, PMII, KAMMI, dan GMNI sejak awal Ramadan 2026.

Program BERAMAL direncanakan menjadi agenda tahunan yang akan dilaksanakan setiap bulan Ramadan oleh Disperkimtanhub Kabupaten Polewali Mandar. Bahkan pihak pengembang perumahan telah menyampaikan rencana pada tahun depan untuk merelokasi dua unit rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.

Bank BPD Sulselbar Cabang Polewali juga turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial ini sebagai bentuk dukungan terhadap program pembangunan daerah yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Melalui program BERAMAL, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berharap kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan sektor perbankan dapat terus terjalin dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di daerah tersebut. Program ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Artikel Program BERAMAL Pemkab Polman Resmi Diluncurkan, Mastura Warga Bonde Terima Rumah Layak Huni pertama kali tampil pada Sulbar Today.

POLMAN, SULBARTODAY — Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan (Disperkimtanhub) bekerja sama dengan para pengembang perumahan serta Bank BPD Sulselbar Cabang Polewali secara resmi meluncurkan program Bedah Rumah Ramadhan Mulia (BERAMAL).

Launching program tersebut dilaksanakan pada Senin, 16 Maret 2026 di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Program ini menjadi wujud sinergi antara pemerintah daerah, sektor perbankan, dan para pengembang perumahan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan hunian layak.

Program BERAMAL dilaksanakan bertepatan dengan momentum bulan suci Ramadan sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Melalui program ini, pemerintah daerah berharap masyarakat dapat memperoleh bantuan renovasi atau perbaikan rumah sehingga dapat tinggal di lingkungan yang lebih aman, sehat, dan layak.

Kegiatan launching tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Polewali Mandar H. Samsul Mahmud, S.IP, didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan, Kepala Dinas Sosial, serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Polewali Mandar. Turut hadir pula unsur pemerintah kecamatan dan desa setempat, tokoh masyarakat, serta sejumlah organisasi mahasiswa yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar, Andi Afandi Rahman, ST., M.Si, dalam sambutannya menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk kepedulian bersama antara pemerintah daerah, pengembang perumahan, dan sektor perbankan.

“Program ini menjadi bentuk kepedulian bersama antara pemerintah daerah, pengembang perumahan, serta sektor perbankan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah,” ujarnya.

Launching program BERAMAL ditandai dengan pengguntingan pita serta penyerahan kunci rumah secara simbolis oleh Bupati Polewali Mandar kepada penerima manfaat, Mastura (37), warga Desa Bonde, Kecamatan Campalagian.
Sebelumnya, penerima manfaat telah melalui proses verifikasi lapangan dari tiga kandidat yang tersebar di Kecamatan Campalagian dan Kecamatan Balanipa. Proses verifikasi melibatkan Disperkimtanhub, para pengembang perumahan di Polewali Mandar, serta organisasi kepemudaan seperti HMI, PMII, KAMMI, dan GMNI sejak awal Ramadan 2026.

Program BERAMAL direncanakan menjadi agenda tahunan yang akan dilaksanakan setiap bulan Ramadan oleh Disperkimtanhub Kabupaten Polewali Mandar. Bahkan pihak pengembang perumahan telah menyampaikan rencana pada tahun depan untuk merelokasi dua unit rumah yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.

Bank BPD Sulselbar Cabang Polewali juga turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial ini sebagai bentuk dukungan terhadap program pembangunan daerah yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Melalui program BERAMAL, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berharap kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan sektor perbankan dapat terus terjalin dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di daerah tersebut. Program ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi berbagai pihak untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)

Artikel Program BERAMAL Pemkab Polman Resmi Diluncurkan, Mastura Warga Bonde Terima Rumah Layak Huni pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Prosesi pelantikan berlangsung di ruang kerja Bupati Polewali Mandar lantai III. Acara tersebut berjalan dengan tertib dan khidmat serta dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, perangkat desa, dan undangan lainnya.

Dalam penyampaiannya, Aji Assul sapaan akrab Bupati mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya pelantikan tersebut. Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada para anggota BPD yang baru dilantik serta berharap mereka mampu mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab.

Ia menegaskan bahwa BPD memiliki posisi penting dalam tata kelola pemerintahan desa.

Lembaga ini tidak hanya berperan sebagai mitra pemerintah desa, tetapi juga memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa serta menjadi wadah penyalur aspirasi masyarakat.

Menurutnya, anggota BPD diharapkan aktif mendengarkan berbagai keluhan dan harapan warga, kemudian menyampaikannya kepada pemerintah desa. Dengan demikian, kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Bupati juga mengingatkan agar anggota BPD memahami kondisi sosial masyarakat di wilayahnya, termasuk persoalan kemiskinan dan tantangan pembangunan desa lainnya. Pemahaman tersebut dinilai penting agar perencanaan program pembangunan dapat tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam pelantikan tersebut, total terdapat sembilan anggota BPD yang resmi dilantik. Rinciannya, lima orang merupakan anggota BPD Desa Tuttula hasil pemilihan, sementara empat lainnya adalah anggota BPD Desa Ugi Baru melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Polewali Mandar, Alimuddin, berharap para anggota BPD yang baru saja dilantik mampu menjalankan tugas dengan baik serta membangun hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa.

Ia menjelaskan bahwa BPD memiliki peran strategis sebagai mitra kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Oleh karena itu, komunikasi yang baik dan kerja sama yang solid antara BPD dan pemerintah desa sangat diperlukan.

Alimuddin juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga. Menurutnya, ketidakharmonisan antara kepala desa dan BPD sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai batas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pihak

Artikel Bupati Polman Lantik 9 Anggota BPD dari Desa Tuttula dan Ugi Baru pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Program ini menjadi bukti nyata bahwa dana zakat tidak hanya bersifat konsumtif, melainkan dapat menjadi instrumen strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Hadir langsung dalam kegiatan tersebut, Deputi II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas RI, Imdadun Rahmat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan panen ini adalah buah kolaborasi antara Baznas Pusat, Baznas Provinsi, Baznas Kabupaten, dan Pemerintah Daerah.

“Ini membuktikan bahwa zakat bisa menjadi instrumen upaya kita bersama untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kita menjaga ketahanan pangan melalui zakat, sekaligus menaikkan penghasilan petani,” ujar Imdadun di sela-sela acara.

Imdadun menjelaskan, target utama dari program Lumbung Pangan bukan sekadar hasil panen sesaat, melainkan kemandirian ekonomi. Ia berharap intervensi ini menjadi penyemangat bagi petani untuk terus mengembangkan ekonominya.

“Harapannya, pada suatu saat nanti petani kita bertransformasi dari penerima zakat (mustahik) menjadi pembayar zakat (muzaki). Hari ini, uang zakat para muzaki telah berubah menjadi senyum dan kebahagiaan para petani kita,” ungkapnya.

Terkait bentuk bantuan, Baznas menerapkan pendekatan yang berbeda. Bantuan tidak diberikan dalam bentuk alat mesin pertanian (alsintan) fisik semata, melainkan fokus pada modal usaha dan pendampingan teknis.

“Kami mendidik petani dengan model pertanian modern yang ramah lingkungan. Jadi fokus kami adalah modal usaha dan pendampingan intensif bersama Kementerian Pertanian dan Pemda,” jelas Imdadun.

Sementara itu, Bupati Polewali Mandar, Samsul Mahmud, mengapresiasi langkah konkret Baznas RI di wilayahnya. Menurutnya, program pemberian bibit dan pendampingan pengolahan lahan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Polman.

Samsul juga menggarisbawahi bahwa program Lumbung Pangan ini selaras dengan visi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama.

“Kami berharap pertanian di Polman semakin maju. Ini sejalan dengan program Bapak Presiden Prabowo, terutama soal ketahanan pangan. Kami telah meminta kepada Pak Deputi agar program ini bisa terus berkelanjutan di Kabupaten Polman,” pungkas Samsul.

Artikel Dukung Program Presiden Prabowo, Baznas Panen Raya Padi Ramah Lingkungan di Polman pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Capaian Tertinggi dalam Sejarah Daerah

Berdasarkan potret sosial-ekonomi yang dirilis BPS 2025, tingkat kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar kini menyentuh angka 14,02 persen. Angka ini turun drastis sebesar 1,64 poin persen jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2024 yang masih berada pada level 15,66 persen. Penurunan sebesar 1,64 poin persen ini bukan sekadar statistik rutin.

Capaian ini tercatat sebagai kinerja penurunan kemiskinan paling progresif yang pernah diraih sepanjang sejarah berdirinya Kabupaten Polewali Mandar.

Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa berbagai program intervensi ekonomi dan sosial yang dijalankan pemerintah daerah mampu menyentuh akar persoalan di masyarakat.

Unggul Jauh dari Kabupaten Lain

Dominasi Polewali Mandar dalam peta pengentasan kemiskinan di Sulawesi Barat terlihat sangat kontras jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Polman memimpin jauh di depan, sementara kabupaten lain mencatatkan penurunan di bawah satu poin persen.

Berikut perbandingan performa penurunan kemiskinan antar kabupaten di Sulawesi Barat tahun 2025:

* Polewali Mandar: Turun 1,64 poin persen
* Majene: Turun 0,80 poin persen
* Mamasa: Turun 0,54 poin persen
* Mamuju Tengah: Turun 0,50 poin persen
* Pasangkayu: Turun 0,25 poin persen
* Mamuju: Turun 0,16 poin persen

Dengan selisih yang cukup lebar, Polman membuktikan diri sebagai “lokomotif” kesejahteraan di Bumi Manakarra.

“Penurunan 1,64 poin persen dalam satu tahun merupakan lonjakan prestasi yang luar biasa. Ini melampaui rata-rata pencapaian daerah lain dan menjadi standar baru bagi kinerja pembangunan manusia di Sulawesi Barat,” tulis laporan tersebut.

Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan ini diharapkan menjadi momentum bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk terus konsisten dalam menjaga daya beli masyarakat dan memperluas lapangan kerja. Meskipun penurunan ini sangat signifikan, fokus ke depan tetap pada keberlanjutan ekonomi agar warga yang telah keluar dari garis kemiskinan tidak kembali jatuh ke kategori rentan.

Angka 14,02 persen ini menjadi modal berharga bagi Kabupaten Polewali Mandar untuk terus mengejar target-target pembangunan nasional dan menjadi daerah yang lebih mandiri di masa depan. (rls)

Artikel Sejarah Baru: Polewali Mandar Catat Rekor Penurunan Kemiskinan Terbesar di Sulawesi Barat pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Pelantikan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat persatuan dan kerukunan masyarakat Wonomulyo, kawasan yang dikenal majemuk sekaligus menjadi salah satu sentra ekonomi di Polewali Mandar.

Acara pelantikan turut dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh daerah. Mendampingi Bupati, hadir Ketua FPK Kabupaten Polewali Mandar, Dr. Aco Musaddad HM, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Aslina Rahim.

Selain itu, juga hadir Camat Wonomulyo, Samiaji, para kepala desa se-Kecamatan Wonomulyo dari 13 desa dan 1 kelurahan juga tampak hadir memberikan dukungan.

Dalam prosesi tersebut, H. Thalib resmi dikukuhkan sebagai Ketua FPK Kecamatan Wonomulyo.

Dalam sambutannya, Bupati Samsul Mahmud menegaskan pentingnya peran FPK sebagai ruang komunikasi antar-suku, ras, etnis, dan budaya. Ia menyebut Wonomulyo sebagai miniatur keberagaman Polewali Mandar yang harus dirawat dengan penuh kehati-hatian.

“Wonomulyo adalah barometer kerukunan. Keberagaman di sini merupakan kekuatan, bukan pemecah belah. Saya berharap pengurus FPK yang baru dapat menjadi jembatan pemersatu dan mendeteksi dini potensi gesekan di masyarakat,” tegasnya.

Ketua FPK Kecamatan Wonomulyo, H. Thalib, mengungkapkan kesiapan dirinya dan kepengurusan baru untuk segera bergerak dan bersinergi dengan seluruh FPK Desa dan Kelurahan serta elemen masyarakat lainnya. Ia menyadari bahwa menjaga harmoni di wilayah ekonomi aktif seperti Wonomulyo bukanlah tugas ringan.

“Amanah ini besar. Langkah awal kami adalah memperkuat dialog lintas etnis agar semua warga merasa memiliki dan bertanggung jawab atas kedamaian di daerah ini. FPK siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam merawat kebinekaan,” ujar H. Thalib usai pelantikan.

Ketua FPK Kabupaten Polewali Mandar, Dr. Aco Musaddad HM, juga memberikan apresiasi atas lengkapnya struktur kepengurusan hingga tingkat desa dan kelurahan. Menurutnya, pembauran kebangsaan harus dimulai dari akar rumput untuk membangun integrasi nasional yang kokoh.

Artikel Perkuat Harmoni Keberagaman, Bupati Samsul Mahmud Lantik Pengurus FPK se-Kecamatan Wonomulyo pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Polman, Fahri Fadly, dihadiri Bupati Polewali Mandar H. Samsul Mahmud, jajaran anggota DPRD, serta perangkat daerah. Pada kesempatan tersebut, kedua Ranperda disetujui bersama dan ditandatangani Ketua DPRD bersama Bupati Polman.

Ketua DPRD Polman, Fahri Fadly, menegaskan bahwa pengelolaan air limbah domestik diharapkan tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu, terkait Ranperda Perubahan APBD 2025, Rudi Hamzah selaku juru bicara Badan Anggaran DPRD Polman menyampaikan rekomendasi agar pemerintah daerah lebih optimal dalam menggali potensi PAD. Menurutnya, penyesuaian Dana Transfer dari pusat sangat berdampak pada pembangunan infrastruktur, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan agar tidak terlalu bergantung pada dana pusat.

Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, dalam sambutannya menegaskan bahwa dengan disetujuinya APBD Perubahan 2025, pemerintah daerah berkomitmen melaksanakan program secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

“Anggaran yang telah disepakati ini harus benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal daerah tetap responsif, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Bupati.

Terkait Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik, Bupati Samsul Mahmud menekankan bahwa regulasi ini penting untuk melindungi lingkungan dari pencemaran. “Air limbah rumah tangga harus dikelola secara aman dan ramah lingkungan agar tidak mencemari sungai, lahan pertanian, pekarangan, maupun sumber air tanah,” tambahnya.

Ia juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam pembahasan hingga akhirnya Ranperda disetujui bersama. “APBD harus menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta menyejahterakan masyarakat,” tutupnya.

Artikel Rapat Paripurna, DPRD Polman Setujui Ranperda Air Limbah dan APBD Perubahan 2025 pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Pada Rapat tersebut dihadiri. Wakil Bupati Andi Nursami Masdar yang Forkopimda, Pj Sekda, para staf ahli, kepala OPD, camat, hingga insan pers.

Dalam sambutan Bupati Polman yang dibacakan Wakil Bupati menyampaikan bahwa ketiga Ranperda tersebut merupakan bagian penting dari agenda pembangunan dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah ke depan.

Ketiga Ranperda yang diajukan adalah:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025–2029

2. Pengelolaan Air Limbah Domestik

3. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Bupati menegaskan bahwa penyusunan RPJMD 2025–2029 wajib diselaraskan dengan RPJPD 2025–2045, RPJMN, serta RPJMD Provinsi Sulawesi Barat. RPJMD ini akan menjadi pedoman pelaksanaan kerja kepala daerah beserta perangkatnya selama lima tahun ke depan dan menjadi tolak ukur pertanggungjawaban kepada DPRD.

Sementara itu, Ranperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan melindungi fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran, khususnya dari limbah domestik yang dibuang sembarangan ke badan sungai maupun lingkungan sekitar. Diharapkan, perda ini menjadi dasar hukum kuat bagi pemerintah dalam mengatur dan mengelola sistem sanitasi daerah secara terpadu dan berkelanjutan.

Adapun Ranperda perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2016 mengakomodasi penataan kelembagaan perangkat daerah agar sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, terutama menjadikan Sulawesi Barat sebagai provinsi penyangga Ibu Kota Negara (IKN). Penyesuaian juga dilakukan untuk optimalisasi struktur dan fungsi kelembagaan seperti transformasi Balitbangren menjadi Bapperida dan penguatan lembaga-lembaga teknis lainnya.

Bupati berharap ketiga Ranperda ini mendapat dukungan penuh dari DPRD untuk dibahas secara objektif dan rasional demi kemajuan Kabupaten Polewali Mandar. Ia juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja sama antara eksekutif dan legislatif yang telah terjalin dengan baik selama ini.

“Semoga segala upaya yang kita lakukan bersama bernilai ibadah di sisi Allah SWT dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat Polewali Mandar,” tutup Bupati Samsul Mahmud dalam sambutannya.

Artikel Rapat Paripurna DPRD, Bupati Polewali Mandar Sampaikan Tiga Rancangan Perda Strategis pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Kali ini, tingginya debit air menyeret sampah-sampah itu hingga ke muara sejauh tiga kilometer, menciptakan pemandangan memilukan yang dijuluki warga sebagai “tsunami sampah.”

Kondisi Tsunami Sampah di Kecamatan Wonomulyo

Fenomena ini bukan kali pertama terjadi. Setiap musim hujan tiba, permasalahan yang sama berulang tanpa solusi nyata. Tragisnya, peristiwa ini kembali hadir saat janji-janji Bupati terpilih masih segar di ingatan publik.

Dari target 100 hari kerja yang digaungkan di awal masa jabatan, separuhnya telah berlalu. Namun hingga kini, belum ada tanda bahwa penanganan sampah menjadi prioritas utama.

Alih-alih menghadirkan program konkret, yang muncul justru kepanikan sesaat setelah video dan foto banjir sampah viral di media sosial. Baru setelah tekanan publik menguat, muncul reaksi dari pihak terkait. Sayangnya, ini bukan cerminan dari manajemen pemerintahan yang proaktif. Ini hanya respons karena viral.

Realita pahit yang harus diterima masyarakat: no viral, no respon. Tanpa sorotan publik, tak ada aksi. Tanpa tekanan tak ada solusi. Dan hingga saat ini, warga hanya bisa berharap agar janji-janji yang dulu disampaikan, tak berhenti sebagai rangkaian kata-kata manis saat kampanye.

Oleh : Lazuardi Arka (Central Comando JOL Polman).

Kamis, 10 April 2025

Artikel Tsunami Sampah di Wonomulyo: Jol Polman Menagih Janji 100 Hari Kerja Bupati pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Turut hadir pada acara tersebut Ketua DPRD Polewali Mandar Fahry Fadly, Pj Sekda Polman H. Hamdani Hamdi, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Polewali Mandar, Kepala Badan Pendapatan Daerah Polewali Mandar dan para kabid,   juga hadir Anggota DPRD Polman lainnya, Agus Pranoto dan Rudi Hamzah.

Serta hadir Kepala Bidang Usaha Wisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Polman Iin Nurhaedah dan  dihadiri para pelaku usaha perhotelan dan kuliner.

Menurut keterangan DR. Aco Musaddad HM Kadis Kominfo SP, saat ini bapak Bupati Polewali Mandar banyak membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk mendukung visi dan misi Polewali Mandar dan janji kampanye beliau. Diantaranya mengundang berdiskusi dengan pelaku Perhotelan dan Kuliner di Polewali Mandar, yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Hotel dan kuliner merupakan penunjang utama kepariwisataan.
Dalam arahannya Bupati Polman menekankan agar pelaku usaha agar dapat membayar pajak sesuai dengan aturan.

Haji Assul sapaan akrab Bupati Polman menyampaikan; “Saya akan memberikan reward yang taat pajak dan yang baik dalam pembayaran pajaknya. Ia juga akan melibatkan perbankan ataupun BUMN.

Dalam pertemuan tersebut berbagai usulan dari peserta untuk pemerintah diantaranya Owner Obat Haus menyarankan ada inkubator bisnis untuk informasi HAKI dan halal dll.

Kemudian Owner Hotel Dr. Ahmad Azis menyarankan agar pajak dapat diturunkan dengan kebijakan pemerintah.

Saat berita ini dinaikkan acara diskusi masih berlangsung.

Artikel Bupati Polman Undang Pelaku Perhotelan dan Kuliner Diskusi di Rumah Jabatan pertama kali tampil pada Sulbar Today.