Program ini akan menyasar enam kabupaten di Sulawesi Barat, dengan rincian alokasi sebagai berikut: 50 unit di Kabupaten Mamuju, 35 unit di Pasangkayu, 35 unit di Mamuju Tengah, 46 unit di Polewali Mandar, 50 unit di Majene dan 50 unit di Mamasa

Langkah ini juga merupakan respons Pemprov Sulbar terhadap arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang mendorong daerah untuk menganggarkan program renovasi rumah bagi masyarakat sangat miskin.

“Alhamdulillah, Pak Gubernur Sulbar merespons arahan tersebut dengan baik. Kita akan memfasilitasi warga berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah tidak layak huni,” ujar Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sulbar, Maddareski Salatin, Selasa, 15 Juli 2025.

Ia menjelaskan, intervensi 266 unit RTLH tersebut menjadi kewenangan provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23, yang menyebutkan bahwa provinsi memiliki kewenangan menangani kawasan seluas 10 hingga 15 hektar.

Selain itu, Pemprov Sulbar juga dapat memberikan dukungan tambahan apabila ada Surat Keputusan (SK) dari Bupati yang telah diverifikasi oleh pemerintah provinsi maupun Balai. Dengan begitu, usulan dari pemerintah kabupaten dapat memperoleh pengakuan resmi dan didukung oleh alokasi anggaran provinsi.

“Namun, semua itu tetap harus mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku. Persyaratan administratif dari pemerintah kabupaten harus dipenuhi secara lengkap, agar program ini tepat sasaran dan akuntabel,” pungkas Maddareski.

Program RTLH ini diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Sulbar serta memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (Rls)

Artikel Gubernur Sulbar Realisasikan Program RTLH, 266 Keluarga Akan Dapat Rumah Layak pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Buku ini mengisahkan perjalanan hidup dan perjuangan Suhardi Duka (SDK), sosok maestro politik yang kini menjabat sebagai Gubernur Sulbar, sekaligus menjadi tokoh sentral dalam proses pemekaran provinsi ini.

Buku ini merupakan salah satu koleksi unggulan Perpustakaan Daerah yang memuat potret seorang pemimpin bertangan dingin, yang berasal dari keluarga petani sederhana, namun berhasil mengubah keterbatasan menjadi kekuatan dalam membangun daerah.

“Saya ingin publik tahu bahwa bukan hanya orang kaya yang bisa berhasil. Saya ini anak petani, bukan bangsawan. Tapi siapa pun, sepanjang ia sungguh-sungguh, pasti bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Itulah pelajaran pertama yang ingin saya sampaikan dalam buku ini,” ujar Suhardi Duka, penuh semangat.

Melalui buku ini, nilai-nilai perjuangan yang tertuang erat kaitannya dengan visi pembangunan Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, yakni “Mewujudkan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera melalui misi Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter”.

Buku ini menjadi cerminan nyata bahwa peningkatan kualitas manusia dapat dimulai dari literasi, semangat, dan integritas pribadi.

Bedah buku ini menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Suhardi Duka (tokoh utama dan narasumber dalam buku), ST. Suraidah Suhardi (Wakil Ketua I DPRD Sulbar), Khaeruddin Anas (Kepala DPKD Sulbar) dan Sofa Nurdiyanti (penulis). Acara ini dipandu oleh Hajrul Malik (Tenaga Ahli Gubernur Sulbar Bidang Hubungan Antar Lembaga).

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menekankan pentingnya penguatan literasi lokal sebagai bagian dari pembangunan karakter dan jati diri daerah.

“Kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan indeks literasi dan indeks yang masih rendah kegemaran membaca memberi teladan bagi generasi muda bahwa semangat, kerja keras, dan keberanian mengambil peran adalah fondasi membangun Sulbar ke depan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala DPKD Sulbar, Khaeruddin Anas, menyampaikan bahwa buku ini memuat banyak pesan-pesan yang menginspirasi.

“Kalau kau jatuh, cepat-cepatlah bangkit. Jangan tunggu orang kasih berdiri. Dan seperti beliau (Suhardi Duka) juga menekankan bahwa politik bukan ruang gelap. Ini menunjukkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan harapan besar dalam memimpin,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa buku ini telah dikirimkan ke Perpustakaan Nasional RI untuk dijadikan koleksi nasional.

“Kami menganggap buku ini sangat inspiratif dan layak dibaca bukan hanya di Sulbar, tetapi juga di provinsi lain. Harapannya, buku ini bisa menjadi motivasi bagi siapa pun yang ingin meraih kesuksesan seperti beliau,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, DPKD Sulbar terus meneguhkan perannya sebagai pusat literasi yang aktif mendukung agenda besar Pemprov Sulbar dalam membentuk generasi yang berkualitas, berpikir kritis, dan berkarakter kuat. (Rls)

Artikel Dari Petani Sederhana ke Kursi Gubernur: Kisah Suhardi Duka Dibedah di Perpustakaan Sulbar pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Apresiasi kepada dua kepala daerah definitif sebelumnya. Termasuk untuk tiga Pelaksana tugas gubernur yang telah bekerja secara maksimal hingga WTP itu dapat diraih sekaligus dipertahankan hingga 11 kali berturut-turut.

Saya banyak mendengar masukan dan catatan kritis dari DPRD atas pelaksanaan APBD tahun 2024. Jika dikerucutkan, kesemuanya bermuara pada desakan agar pelaksanaan APBD di tahun-tahun mendatang dijalankan secara efektif, efisien dan juga transparan.

Secara umum, saya dan tentu saja Pak Wakil Gubernur punya semangat yang sama untuk hal tersebut. APBD memang wajib digulirkan secara efektif, efisien serta transparan. Tak cuma di masa eksekusinya saja. Prinsip efektif, efisien dan transparan itu mesti jadi landasan utama sejak proses perencanaan serta pengawasannya.

Di tengah kian beratnya tantangan zaman, berbarengan dengan ragam persoalan yang masih membelit masyarakat Sulawesi Barat, struktur bangun APBD kita belum sepenuhnya cukup untuk membawa masyarakat sepenuhnya keluar dari belitan persoalan itu. Tingginya angka kemiskinan, kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta sederet persoalan lainnya, hampir mustahil menuntaskannya jika hanya bersadar pada komponen pendapatan daerah dalam APBD.

Stuktur APBD kita masih sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita hanya menopang sekitar 27 Persen dari total APBD. Bandingkan dengan daerah lain yang sudah ada di angka 53 Persen. Artinya memang tingkat ketergantungan kita terhadap dana transfer dari pusat masih sangat tinggi. Sekaligus menggambarkan betapa rendahnya PAD kita selama ini.

Salah satu upaya untuk memaksimalkan PAD di Sulawesi Barat yang saya bersama Pak Wakil Gubernur gagas adalah dengan membentuk satu kelembagaan baru. Sebuah lembaga yang tupoksinya satu; mengurusi pendapatan daerah. Alhamdulillah, ide tersebut telah mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat.

Dari apa yang saya amati, jalannya APBD di Sulawesi Barat selama ini seperti tak punya arah yang jelas. Mekanismenya bak pesawat terbang dengan aktivasi mode auto pilot. Tak sepenuhnya keliru, tapi menurut saya mesti diperbaiki.

Selama ini, kita seolah berebut, berlomba untuk bagaimana membelanjakan anggaran. Terlalu asyik dengan hal itu, kita sampai lupa bagaimana cara mendapatkan anggaran. Mindset seperti ini harus diubah, mendapatkan anggaran sekaligus membelanjakannya. Itu yang penting, secara bijak tentu saja.

APBD kita belum disertai public value. Itu yang saya amati selama ini. Buktinya, angka kemiskinan masih tinggi, layanan pendidikan dan kesehatan belum maksimal, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih rendah, hingga kesejahteraan masyarakat masih jauh dari harapan.

Di masa mendatang, pelaksanaan APBD tak boleh lagi berjalan secara auto pilot. Ia wajib dijalankan dengan jelas, terarah dan tentu saja selaras dengan visi misi pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat. Hal yang jadi penegasan saya adalah tak boleh ada program yang muncul tanpa alur regulasi, semua harus taat pada kaidah dan jalur koordinasi perencanaan yang jelas sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.

Saya telah memberi penegasan kepada para OPD untuk mampu mengejewantahkan visi misi itu dalam bentuk program kerja yang konkret. Punya efek manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Pelaksanaan APBD di masa mendatang tak cukup hanya dengan ketaatan secara administrasi saja. Ia hendaknya punya daya dorong yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di titik itulah mengapa publik value wajib mengiringi dokumen APBD Sulawesi Barat. (*)

Artikel APBD SERTA PUBLIC VALUE Oleh: DR. H. Suhardi Duka, MM pertama kali tampil pada Sulbar Today.