TONTON VIDEONYA | KLIK DIATAS

Bau menyengat itu disebut telah dirasakan setelah Usaha Mie Gacoan beroperasi sejak 2 bulan lalu dan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

“Semenjak beberapa hari setelah opening memang sudah muncul bau. Ada bau yang beda sebelum dan setelah Mie Gacoan beroperasi, Bahkan ada teman kalau baunya kambuh lagi, biasanya sampai mencret-mencret,” keluh Suaib warga setempat juga merupakan kepala lingkungan di wilayah tersebut.

Menindaklanjuti keluhan dari warga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Polewali Mandar melakukan verifikasi lapangan ke lokasi usaha. Dari hasil pemeriksaan, pihak manajemen Restoran Mie Gacoan mengakui bahwa minyak dan lemak yang diduga menjadi sumber limbah memang berasal dari aktivitas operasional restoran.

Putra, selaku Analis Sistem Mutu dan Lingkungan DLHK Polman, menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan teguran resmi kepada manajemen Mie Gacoan. Teguran tersebut disertai dengan permintaan agar pihak restoran segera memperhatikan dan mengoptimalkan fungsi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

DLHK Polman memberikan batas waktu maksimal 30 hari kepada pihak Mie Gacoan untuk melakukan perbaikan pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku

Apabila dalam kurun waktu tersebut tidak ada tindak lanjut atau perbaikan yang dilakukan, DLHK Polman akan menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang , salah satunya berupa penutupan saluran pembuangan air limbah.

Hal tersebut ditegaskan oleh Ari Wahyudi, selaku Pengawas Lingkungan DLHK Polman, yang menyebutkan bahwa sanksi paling akhir yang dapat dikenakan adalah sanksi administratif hingga pencabutan izin berusaha, apabila pihak pengelola tidak menyelesaikan polemik pencemaran lingkungan tersebut.

DLHK Polman berharap pihak pengelola Restoran Mie Gacoan dapat bersikap kooperatif dan bertanggung jawab demi menjaga k lingkungan yang sehat serta kenyamanan masyarakat sekitar.

Saat dikonfirmasi, pihak Mie Gacoan belum memberikan komentar ke pihak redaksi. Menunggu konfirmasi dari manajemen pusat.

Artikel [VIDEO] Warga Keluhkan Bau Busuk Limbah Mie Gacoan, DLHK Polman : “Clear Pihak Mie Gacoan Akui Limbah Berasal dari Mereka pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Dugaan pencemaran lingkungan tersebut menyeret Brand besar Restoran Mie Gacoan Polewali, hal ini memantik sorotan tajam Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Fahry Fadly, yang menegaskan bahwa investasi tidak boleh mengorbankan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Fahry Fadly menilai, setiap investor yang masuk ke daerah wajib mematuhi seluruh prosedur hukum sejak awal, bukan setelah usaha beroperasi dan menimbulkan masalah. Ia menegaskan bahwa aturan terkait pengelolaan limbah sudah sangat jelas dan tegas diatur negara.

“Semua investor wajib tunduk pada aturan. Jangan beroperasi dulu, baru urus limbahnya belakangan. Itu keliru dan melanggar hukum,” tegas Fahry Fadly, Jumat (13/12/2025).

Menurutnya, ketentuan tersebut secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan setiap pelaku usaha memiliki Persetujuan Lingkungan, sistem pengolahan limbah yang memenuhi baku mutu, serta izin pembuangan limbah (IPL) sebelum menjalankan kegiatan usaha.

Sorotan DPRD semakin menguat setelah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Polewali Mandar mengungkap adanya penolakan dari manajemen Mie Gacoan Polewali saat dilakukan verifikasi lapangan dugaan pencemaran lingkungan.

DLHK menerima laporan resmi dari warga pada 29 Oktober 2025 terkait bau menyengat yang diduga berasal dari genangan air limbah di sekitar restoran.

Namun, saat tim DLHK mendatangi lokasi pada 5 November 2025 pukul 14.30 Wita, pihak manajemen menolak memberikan akses dengan alasan menunggu izin pimpinan pusat.

Penolakan tersebut bahkan dituangkan dalam Berita Acara Penolakan Verifikasi Dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup.

Fahry Fadly menilai tindakan itu sebagai sikap tidak kooperatif dan berpotensi melanggar hukum.

“Pelaku usaha wajib terbuka dan tidak boleh menghalangi pengawasan pejabat berwenang. Kalau pengawasan saja ditolak, wajar publik curiga ada persoalan serius,” tegasnya.

Berdasarkan pengamatan awal DLHK, ditemukan genangan air berbau menyengat di sekitar restoran. Dugaan kuat mengarah pada sistem drainase di bawah jembatan menuju restoran yang tidak digali hingga dasar saat pembangunan, sehingga air limbah terjebak, membusuk, dan menjadi sarang bakteri serta nyamuk.

Warga sekitar mengaku sejak Mie Gacoan beroperasi, kenyamanan hidup mereka terganggu. Bau busuk disebut paling menyengat pada malam hari. Sejumlah warga bahkan mengeluhkan gangguan pernapasan, batuk, hingga mual.

Ketua DPRD Polman menegaskan, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia meminta DLHK dan instansi terkait menegakkan hukum secara tegas dan profesional, demi melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.

“Investasi itu penting, tapi keselamatan warga jauh lebih penting. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan bisnis,” tandas Fahry Fadly.

Kasus dugaan pencemaran lingkungan Mie Gacoan Polewali kini menjadi ujian nyata komitmen penegakan hukum lingkungan di Polewali Mandar, sekaligus alarm keras bagi seluruh investor agar tidak bermain-main dengan aturan dan kesehatan publik.

Ia pun meminta agar setiap dugaan pencemaran ditangani dengan prinsip kehati-hatian dan keberpihakan pada rakyat, serta memastikan tidak ada warga yang menjadi korban akibat lemahnya pengawasan.

Fahry Fadly juga menyatakan dengan tegas, DPRD Polewali Mandar akan berdiri di garis depan mengawal persoalan ini, hingga hak warga atas lingkungan yang bersih, sehat, dan aman benar-benar terpenuhi.

Hingga berita ini diterbitkan Redaksi Sulbartoday.com masih berupa mengonfirmasi pihak manajemen Restoran Mie Gacoan

Artikel Ketua DPRD Polman Minta DLHK Bertindak Tegas, Limbah Mie Gacoan Diduga Pencemaran Lingkungan, Tolak diverifikasi pertama kali tampil pada Sulbar Today.