Ia mengatakan, WFH tetap merupakan hari kerja sehingga seluruh ASN harus tetap menjalankan tugas dari rumah dan tidak bepergian ke luar kota.

Penegasan ini sekaligus untuk meluruskan anggapan bahwa WFH bisa dimanfaatkan sebagai Work From Anywhere (WFA) atau bekerja dari mana saja.

“Kami berharap WFH ini betul-betul WFH bukan WFA, bekerja dari rumah sehingga tidak boleh ada yang keluar dari kabupaten Mamuju,” kata Junda Maulana menjelaskan sejumlah hal penting yang disampaikan dalam apel virtual bersama seluruh ASN Pemprov Sulbar saat ditemui di Matos, Mamuju, Senin 6 April 2026.

Ia menjelaskan, jika kebijakan tersebut disalahartikan, maka tujuan efisiensi tidak akan tercapai. Sebab, aktivitas bepergian justru akan memicu tambahan pengeluaran.

“Karena kalau ada yang keluar menganggap hari libur maka efisiensi tidak tercapai karena pasti memerlukan biaya, penggunaan BBM dan lain sebagainya,” jelasnya.

Kebijakan ini diterapkan Gubernur Sulbar Suhardi Duka ditengah tekanan fiskal yang sedang dihadapi pemerintah daerah. Kondisi tersebut mendorong Pemprov Sulbar untuk menyesuaikan pola kerja sebagai bagian dari langkah penghematan anggaran.

“Kita punya tekanan fiskal baik itu melalui APBD maupun ada tekanan-tekanan dari problem global yang tentu berdampak, maka kita harus melakukan yang namanya efisiensi,” ujar Junda Maulana.

Penyesuaian tidak hanya pada penerapan WFH, tetapi juga menyasar pola kerja lainnya. Rapat-rapat diupayakan dilakukan secara virtual guna menekan biaya operasional.

Selain itu, perjalanan dinas turut dibatasi dan hanya dilakukan untuk kegiatan yang benar-benar penting dan mendesak.

“Rapat-rapat kita usahakan melalui virtual sebisa mungkin. Kemudian perjalanan dinas kita batasi untuk tidak melakukan perjalanan jika tidak terlalu penting dan mendesak,” pungkasnya. (Rls)

Artikel Sekda Sulbar Tegaskan: WFH Bukan WFA, ASN Tetap Kerja dari Rumah, Jangan di Salah Artikan pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat Pusdalops BPBD Sulbar pada Selasa (31/3/2026). Rapat dipimpin oleh Sekretaris BPBD Sulbar, Arnidah, didampingi Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulbar, Ulfian.

Evaluasi SPBE ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis digital di lingkungan BPBD Sulbar. Hal tersebut juga sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam rapat tersebut, Tim SPBE dari DiskominfoSS Sulbar melakukan evaluasi terhadap implementasi SPBE yang telah berjalan di BPBD Sulbar, termasuk pengelolaan data, integrasi sistem informasi, serta kesiapan perangkat daerah dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.

Sekretaris BPBD Sulbar, Arnidah, menyampaikan bahwa BPBD Sulbar terus berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan sistem informasi dan data kebencanaan sebagai bagian penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam penanggulangan bencana.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sulbar, Ulfian, menambahkan bahwa penguatan SPBE juga sangat mendukung sistem pemantauan dan pelaporan kebencanaan, termasuk dalam pengelolaan informasi di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops).

Secara terpisah, Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah menegaskan pentingnya peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Melalui evaluasi ini diharapkan implementasi SPBE di BPBD Sulbar dapat terus ditingkatkan sehingga mampu mendukung kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat, khususnya dalam bidang penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Barat. (Rls)

Artikel Perkuat Tata Kelola Digital, BPBD Sulbar Bersama Tim DiskominfoSS Evaluasi Implementasi SPBE pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Peringatan tahun ini mengusung tema “Turning Stories into Action” (Mengubah Cerita Menjadi Tindakan), yang menekankan pentingnya langkah nyata, bukan sekadar berbagi cerita. Mulai dari edukasi pertolongan pertama saat kejang, mengurangi stigma, hingga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi penyandang epilepsi.

Momentum yang juga dikenal sebagai Hari Ungu ini menjadi simbol solidaritas global. Masyarakat diajak mengenakan atribut berwarna ungu sebagai bentuk dukungan sekaligus kampanye untuk memutus stigma yang masih melekat.

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menyebut masih banyak kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait epilepsi.

“Epilepsi bukan penyakit menular dan bukan gangguan jiwa. Ini adalah gangguan neurologis yang bisa dikendalikan dengan pengobatan yang tepat. Penderitanya tetap bisa hidup produktif jika mendapat dukungan,” ujarnya.

Ia menambahkan, stigma sosial sering kali justru menjadi penghalang terbesar, baik dalam akses pengobatan maupun kehidupan sosial penyandang epilepsi.

Secara umum, epilepsi ditandai dengan kejang yang bisa berupa tubuh kaku, sentakan otot tak terkendali, hingga penurunan kesadaran. Dalam beberapa kasus, penderita juga bisa mengalami tatapan kosong, kebingungan sesaat, atau gerakan berulang seperti mengunyah.

DKPPKB Sulbar pun mengingatkan pentingnya penanganan awal yang tepat saat seseorang mengalami kejang. Masyarakat diimbau tetap tenang, menjauhkan benda berbahaya, melindungi kepala dengan alas lunak, serta memiringkan tubuh penderita agar jalan napas tetap aman.

“Yang perlu diingat, jangan menahan gerakan kejang dan jangan memasukkan apa pun ke dalam mulut penderita. Dampingi sampai sadar dan pastikan kondisinya aman,” jelas dr. Nursyamsi.

Epilepsi bisa dialami siapa saja, baik anak-anak maupun lansia. Karena itu, dukungan keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat sangat dibutuhkan, tidak hanya secara medis, tetapi juga secara emosional.

Melalui momentum ini, DKPPKB Sulbar mendorong penguatan edukasi, layanan kesehatan, serta dukungan komunitas dan konseling keluarga agar kualitas hidup penyandang epilepsi semakin baik.

“Harapannya, kita tidak hanya peduli, tapi juga bertindak. Dengan pemahaman yang benar, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah bagi semua,” tutupnya. (Rls)

Artikel Bukan Penyakit Menular, DKPPKB Sulbar Ajak Hapus Stigma Epilepsi pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Suhardi Duka menekankan pentingnya membangun kembali semangat kerja keras di seluruh jajaran OPD sebagai fondasi utama dalam menjalankan program pembangunan daerah.

“Ya hari ini kita mematangkan perencanaan kita. Yang pertama kita kembali mengangkat semangat untuk kerja keras,” ujar Gubernur Suhardi Duka.

Selain itu, ia juga mengajak seluruh OPD untuk mencermati berbagai isu strategis, baik di tingkat nasional maupun global. Menurutnya, dinamika tersebut turut berdampak pada kondisi daerah, termasuk penurunan pendapatan negara serta potensi inflasi yang perlu diantisipasi sejak dini.

“Yang kedua kita menganalisa isu-isu nasional termasuk isu global termasuk juga penurunan terhadap pendapatan negara dan tentunya juga inflasi,” jelasnya.

Dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah, Pemprov Sulbar juga berencana menyusun peraturan daerah (perda) yang difokuskan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Yang ketiga kita akan buat perda khususnya untuk peningkatan PAD,” ungkap Suhardi Duka.

Tak hanya itu, Gubernur Suhardi Duka juga menyoroti sejumlah isu internal yang berkembang di daerah, termasuk persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta jabatan struktural eselon III di lingkup Pemprov Sulbar.

“Yang keempat kita tanggap isu-isu, baik itu PPPK, baik itu eselon 3, maupun isu-isu lain yang berkembang di Sulbar,” tambahnya.

Melalui rapat ini, diharapkan seluruh OPD dapat memperkuat sinergi dan menyelaraskan langkah dalam menghadapi berbagai tantangan, sekaligus mendorong peningkatan kinerja demi pembangunan Sulbar yang lebih baik. (Rls)

Artikel Gubernur Suhardi Duka Tekankan Kerja Keras dan Peningkatan PAD dalam Rapat OPD Sulbar pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Suhardi Duka didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana, Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, Wakil Bupati Mamuju Yuli Permana, unsur Forkopimda, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Kehadiran Gubernur Sulbar disambut antusias masyarakat yang tengah berbelanja kebutuhan pokok di lokasi pasar murah. Suasana semakin meriah ketika warga mendengar langsung kebijakan penurunan harga oleh Gubernur ke sejumlah komoditas pangan, termasuk beras dan telur.

Gubernur Suhardi Duka menjelaskan bahwa pelaksanaan pasar murah merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi, khususnya selama bulan suci Ramadan.

“Hari ini kita mengunjungi pasar murah. Ini adalah upaya pemerintah untuk menjaga inflasi sekaligus memudahkan masyarakat mendapatkan bahan pangan selama Ramadan,” ujar Suhardi Duka.

Ia menambahkan, pemerintah memberikan subsidi harga pada berbagai komoditas agar masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

“Harga yang sebelumnya Rp60 ribu, kita jual sekitar Rp50 ribu bahkan di bawahnya. Beberapa komoditas kita turunkan hingga 20 sampai 30 persen untuk meringankan beban masyarakat,” jelasnya.

Gubernur berharap program pasar murah ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, menstabilkan harga bahan pokok, serta memastikan kebutuhan pangan tetap tersedia dengan harga yang terjangkau selama Ramadan 1447 Hijriah. (Rls)

Artikel Warga Antusias Sambut Pasar Murah Pemprov Sulbar, Harga Beras dan Telur Dipangkas Gubernur hingga 30 persen pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Upaya ini merupakan bentuk komitmen dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, sesuai misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK).

Sosialisasi dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Sulbar, Jumat 27 Februari 2026. Kegiatan bertujuan untuk memastikan kelancaran administrasi dan sinkronisasi data kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar Nur Rahmah Parampasi dan dihadiri para Kasubag Umum Kepegawaian serta Kasubag Tata Usaha dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar.

Dalam arahannya, Nur Rahmah Parampasi menekankan pentingnya akurasi dalam pengisian instrumen TPP guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

“Ada beberapa item yang harus diperhatikan terkait dengan besaran pemberian TPP, diantaranya disiplin kinerja, hukuman disiplin ASN, reward dan punishment. Untuk reward dan punishment nantinya dinilai oleh kepala OPD masing-masing,’’ jelas Nur Rahmah.

Ia menambahkan, sesuai arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka agar penilaian kinerja harus berbasis prestasi organisasi dan individu.

‘’Saya harapkan setiap OPD memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme pengisian instrumen terbaru, sehingga pembayaran TPP tahun 2026 dapat segera terealisasi,” ujar Nur Rahmah. (Rls)

Artikel Percepat Realisasi TPP, Biro Organisasi Setda Sulbar Laksanakan Sosialisasi Pengisian Instrumen Pembayaran pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat, Lantai 3, Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, Jumat (27/2/2026).

Rekonsiliasi ini merupakan bagian penting dalam memastikan kesesuaian data peserta PBPU Pemda dan BP Pemda yang didaftarkan dan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sehingga pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dapat dilakukan secara tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat waktu.

Hal ini sejalan dari upaya mewujudkan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.

Plt. Kasubid Anggaran dan Bina Kabupaten Wilayah II BPKAD Sulbar, Amir Hamzah menyampaikan bahwa kegiatan rekonsiliasi ini sangat strategis dalam mendukung akurasi perencanaan dan penganggaran belanja iuran Jaminan Kesehatan.

“Melalui rekonsiliasi rutin ini, kita dapat memastikan validitas data peserta yang menjadi tanggungan Pemda, sehingga tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan bayar. Ini penting untuk menjaga efektivitas penggunaan APBD serta memastikan masyarakat tetap memperoleh jaminan pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan BPJS Kesehatan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah. Dengan data yang akurat dan terbarui, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan pembiayaan kesehatan yang lebih terukur dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, BPKAD Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam rangka mendukung transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi belanja daerah demi peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Barat. (Rls)

Artikel Rekonsiliasi Data JKN, BPKAD Sulbar Perkuat Komitmen Pembiayaan Kesehatan yang Akuntabel dan Tepat Sasaran pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Sulbar Suhardi Duka, yang datang bersama rombongan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Buka puasa bersama ini menjadi momentum penting untuk mempererat kolaborasi lintas sektor, sekaligus memastikan program sosial pemerintah tetap berjalan maksimal di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga membagikan 1.000 paket sembako kepada warga yang hadir. Langkah ini menjadi bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama pada bulan Ramadan yang identik dengan semangat berbagi.

Staf Ahli Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat Hj. Fatmawati Salim menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan buka puasa bersama yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Rumah Jabatan Bupati Majene.

Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa momentum Ramadhan harus semakin memperkuat solidaritas sosial.

“Buka puasa bersama ini bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi pembagian ratusan paket sembako sebagai langkah nyata pemerintah membantu warga yang membutuhkan.

“Semoga bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dan menjadi pengingat bahwa nilai berbagi adalah inti dari Ramadhan. PKK akan terus hadir mendukung program-program sosial yang berdampak langsung,” tambahnya.

Fatmawati Salim, berharap kegiatan serupa dapat semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan seluruh pemangku kepentingan demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.

Artikel Staf Ahli PKK & Gubernur Sulbar Berbagi Sembako di Majene pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam mendukung misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Penertiban aset dilakukan melalui peningkatan disiplin aparatur serta pengelolaan kendaraan dinas agar lebih tertib, terawat, dan profesional.

Dalam apel tersebut, seluruh kendaraan dinas milik Bapperida Sulbar diperiksa satu per satu, mulai dari kondisi fisik kendaraan, kebersihan, hingga kelengkapan administrasi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kelayakan operasional kendaraan sekaligus mengevaluasi pola pemeliharaan oleh masing-masing pengguna barang.

Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun budaya kerja yang bertanggung jawab terhadap penggunaan aset negara.

“Melalui apel kendaraan dinas ini, kita ingin mengetahui kondisi riil aset sekaligus memastikan setiap ASN memiliki tanggung jawab dalam merawat fasilitas negara. Pembenahan tata laksana akan dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari penguatan budaya kerja yang profesional,” ujar Amujib.

Ia menambahkan, pembenahan internal akan terus dilakukan secara menyeluruh guna mewujudkan organisasi yang tertib administrasi, disiplin, dan berintegritas dalam pengelolaan aset daerah.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap kedisiplinan dan kepedulian aparatur, Bapperida Sulbar juga memberikan reward kepada ASN yang dinilai paling baik dalam merawat kendaraan dinas. Penghargaan tersebut diharapkan dapat memotivasi seluruh pegawai untuk menjaga fasilitas negara dengan penuh tanggung jawab.

Melalui kegiatan ini, Bapperida Sulbar menegaskan komitmennya dalam memperkuat reformasi birokrasi dan pengelolaan aset daerah yang transparan, efisien, serta akuntabel guna mendukung kinerja pemerintahan yang profesional di Provinsi Sulawesi Barat. (Rls)

Artikel Cek Kendaraan Dinas, Bapperida Sulbar Dorong Tata Kelola Aset Profesional dan Akuntabel pertama kali tampil pada Sulbar Today.

MAMUJU, SULBARTODAY – Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, melaksanakan Asistensi Perjanjian Kinerja Dan Rencana Aksi Tahun 2026 yang akan dilaksanakan selama 8 hari kerja terhitung dari tangal 4 hingga 13 Februari 2026.

Upaya ini merupakan bagian integral dari visi dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka yang fokus pada pembangunan SDM berkarakter dan berkualitas.

Menurut Kepala Biro Organisasi Nur Rahmah Parampasi, kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

‘’Insya Allah kegiatan ini akan berlangsung selama 8 hari dengan menerima untusan perangkat daerah yang menangani penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2026 pada Unit Kerja masing-masing,’’ jelas Rahmah.

Sementara, Kabag Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Timothius mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan rapat teknis yang telah dilaksanaakan pada tanggal 3 Februari 2026 lalu.

‘’Setelah kita melaksanakan rapat teknis pada tanggal 3 Februari lalu, sebagai tindak lanjutnya maka kami melaksanakan Asistensi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi,’’ kata Timothius.

Ia mengharapkan agar setelah pelaksanaan kegiatan ini pegawai yang bertugas menyusun PK dapat memastikan indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah selaras dengan visi, misi, dan tujuan strategis pemerintah daerah (Renstra/RPJMD). (Rls)

Artikel Integrasikan Target Daerah ke Kinerja OPD, Biro Organisasi Setda Sulbar Kawal Penyusunan PK 2026 pertama kali tampil pada Sulbar Today.