Dalam kesehariannya, Ibu Erminengsih menggantungkan hidup dari memungut kelapa jatuh milik tetangga. Penghasilan yang tidak menentu membuatnya kesulitan memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Pada kunjungan yang dilakukan, Anggota DPRD Sulawesi Barat, Irfan Pahri Putra bersama rombongan menyempatkan diri bersilaturahmi langsung ke kediaman Ibu Erminengsih. Selain melihat langsung kondisi tempat tinggal yang sangat terbatas, rombongan juga mengajak Ibu Erminengsih dan ketiga anaknya berbelanja kebutuhan sehari-hari di salah satu minimarket sebagai bentuk kepedulian.

Tak hanya itu, upaya konkret juga dilakukan dengan mengupayakan agar Ibu Erminengsih dapat bekerja pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kecamatan Matakali, sebagai harapan untuk meningkatkan penghasilan keluarga.

Ibu Erminengsih diketahui belum pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah. Berdasarkan informasi yang dihimpun, hal tersebut disebabkan karena dirinya masuk dalam kategori desil 6 pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga tidak terdaftar sebagai penerima bantuan.

Menanggapi kondisi tersebut, Irfan Pahri Putra menyampaikan keprihatinan sekaligus kritik terhadap sistem pendataan yang dinilai belum sepenuhnya akurat.

“Kasus seperti ini tidak boleh terus terjadi. Kita melihat langsung kondisi Ibu Erminengsih yang jelas membutuhkan, namun tidak mendapatkan bantuan hanya karena persoalan kategori data. Ini harus segera diperbaiki,” tegasnya.

Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk segera melakukan pembenahan data DTSEN agar lebih tepat sasaran.

“Pemerintah harus turun langsung memastikan validitas data. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar tidak mampu justru terlewatkan karena kesalahan pendataan,” tambahnya.

Sebagai langkah lanjutan, Irfan Pahri Putra juga melakukan koordinasi dengan pihak regional MBG Sulbar serta koordinator kecamatan MBG Matakali agar Ibu Erminengsih dapat segera dipekerjakan di salah satu dapur MBG di wilayah tersebut.

Kisah Ibu Erminengsih menjadi potret nyata bahwa masih ada warga yang hidup dalam keterbatasan, namun belum sepenuhnya tersentuh program bantuan sosial. Perbaikan sistem pendataan menjadi kunci agar keadilan sosial dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. (*)

Artikel Kisah Haru di Polman, Janda Tiga Anak Bertahan Hidup dari Memungut Kelapa Jatuh, Irfan Fahri Uaoyakan Bisa Bekerja di Dapur MBG pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Kegiatan strategis tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai 14 hingga 16 April 2026, bertempat di Hotel d’Maleo Mamuju.

Agenda ini digelar sebagai upaya sinkronisasi sekaligus penguatan kapasitas TP2DD di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Fokus utama kegiatan adalah memberikan asistensi teknis dalam proses penginputan data evaluasi kinerja untuk ajang Championship TP2DD 2026.

Ajang ini menjadi bentuk apresiasi dari pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengakselerasi implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), sekaligus sebagai tolok ukur inovasi dan efektivitas digitalisasi layanan publik.

Optimisme Polewali Mandar

Delegasi Polewali Mandar hadir dengan kesiapan penuh untuk memastikan seluruh data capaian digitalisasi baik dari sektor pendapatan maupun belanja daerah terinput secara akurat dan tepat waktu.

Melalui pendampingan ini, diharapkanKabupaten Polewali Mandar mampu meraih hasil optimal serta mempertahankan prestasi di tingkat provinsi maupun nasional.

Salah satu perwakilan delegasi menyebutkan, kegiatan ini sangat penting dalam memastikan seluruh indikator penilaian dapat terpenuhi secara maksimal. Ia juga menyampaikan optimisme bahwa Polewali Mandar akan terus menjadi penggerak utama ekonomi digital di Sulawesi Barat.

Perkuat Sinergi Antar-Lembaga

Selama kegiatan berlangsung, peserta mendapatkan pembekalan dari berbagai narasumber kompeten terkait strategi penguatan ekosistem digital, teknis pengisian portal evaluasi, hingga peningkatan koordinasi lintas lembaga, termasuk bersama Bank Indonesia dan perbankan daerah.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta sebagai simbol kebersamaan dan komitmen. Gestur tangan membentuk hati menjadi penanda kuatnya sinergi dan dedikasi dalam mewujudkan Sulawesi Barat yang semakin modern, transparan, dan berbasis digital.

Artikel Tingkatkan Digitalisasi Daerah, Kabupaten Polewali Mandar Ikuti Capacity Building TP2DD di Mamuju pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Permohonan tersebut dilanjutkan dengan kegiatan ekspos berupa pemaparan sejumlah proyek pembangunan yang akan dilaksanakan, yang berlangsung di Aula Kantor Kejari Polman, Kamis (16/4/2026).

Kepala Dinas PUPR Polman, Husain Ismail menjelaskan, permohonan pendampingan ini bertujuan agar seluruh proses pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat memperoleh pertimbangan hukum sejak awal, sekaligus meminimalisir potensi permasalahan yang mungkin timbul di lapangan.

“Kami berharap melalui pendampingan ini, setiap tahapan kegiatan dapat berjalan sesuai aturan, serta mendapatkan batasan dan pertimbangan hukum secara preventif hingga tahap penyelesaian,” ujar Husain.

Ia juga berharap ekspose tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh jajaran teknis untuk berdiskusi dan berkonsultasi terkait berbagai aspek pelaksanaan proyek.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, Nurcholis, menyampaikan bahwa kegiatan ekspose pendampingan hukum ini merupakan tindak lanjut dari permohonan yang diajukan oleh Dinas PUPR Polman.

Menurutnya, kegiatan tersebut melibatkan para kepala bidang Dinas PUPR bersama tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Polman untuk membahas berbagai aspek hukum dalam pelaksanaan proyek pembangunan.

“Proyek pembangunan merupakan ujung tombak pembangunan dan pelayanan publik. Setiap rupiah yang dibelanjakan bersumber dari rakyat, sehingga wajib dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” tegasnya.

Ia menambahkan, melalui fungsi perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan hadir bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memberikan pendampingan hukum sebagai langkah preventif agar seluruh kegiatan berjalan sesuai aturan, mulai dari perencanaan hingga serah terima.

Pendampingan tersebut meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, hingga tindakan hukum lainnya, termasuk memberikan pendapat hukum terkait kontrak, membantu mitigasi risiko hukum sejak dini, serta memfasilitasi mediasi apabila terjadi sengketa dengan pihak ketiga.

Nurcholis juga mengingatkan agar seluruh pihak, baik pelaksana kegiatan maupun penyedia jasa, bekerja sesuai kontrak dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

“Keuntungan itu wajar, tetapi kualitas adalah kewajiban. Jika ada temuan kecil di lapangan, segera diselesaikan agar tidak menjadi masalah besar di kemudian hari,” ujarnya.

Ia berharap, melalui pendampingan hukum ini, seluruh kegiatan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar dapat berjalan lancar, tepat aturan, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Artikel Ekspos Proyek Pembangunan, Dinas PUPR Ajukan Pendampingan Hukum ke Kejari Polman pertama kali tampil pada Sulbar Today.

KLIK DIATAS | TONTON VIDEONYA

Hal ini dilakukan sebagai simbol ajakan kepada masyarakat untuk menjaga dan melestarikan bendi sebagai warisan transportasi lokal yang kini nyaris punah.

Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, Nurcholis, menjelaskan bahwa di Polewali Mandar, transportasi tradisional yang ditarik kuda ini dikenal dengan sebutan bendi yang keberadaannya nyaris punah.

“Transportasi ini di Polman dikenal dengan nama bendi, kereta yang ditarik kuda. Ini adalah salah satu transportasi lokal yang kita amati nyaris punah, perlu dilestarikan,” ujarnya.

Ia menilai, keberadaan bendi tidak hanya penting dari sisi trasnportasi, tetapi juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bagian dari salah satu wisata daerah.

“ini bisa dipikirkan bersama untuk kemudian dimasukkan dalam event wisata. Selain itu, perlu juga dibuatkan regulasi atau aturan agar keberadaannya tetap terjaga,” lanjut Nurcholis, aparat penegak hukum yang juga dikenal sebagai sosok yang peduli pelestarian budaya transportasi lokal.

Ia juga mengungkapkan bahwa keberadaan bendi kini sudah semakin jarang ditemukan, bahkan nyaris punah, meskipun sebelumnya cukup banyak tersebar di wilayah Sulawesi dan sebagian Sumatera.

“Sekarang ini kita lihat sudah hampir punah. Padahal ini bagian dari kearifan lokal yang harus kita bangkitkan kembali,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mendorong agar pemanfaatan bendi dapat dihidupkan kembali, khususnya pada momen tertentu seperti akhir pekan di dalam kota.

“Untuk weekend, bisa diberdayakan di dalam kota. Ini juga bagian dari upaya membangkitkan kearifan lokal,” pungkasnya.

Safari bendi ini menjadi pengingat bahwa modernisasi tidak harus menghilangkan identitas budaya lokal yang sarat nilai sejarah.

Artikel Kajari Polman Keliling Naik Bendi, Langkah Unik Dukung Pelestarian Transportasi Lokal dan Wisata Daerah pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Kegiatan tersebut turut didampingi aparat kepolisian dari Polres Polman serta anggota DPRD Polman, sebagai bentuk sinergi lintas instansi dalam memastikan ketersediaan dan distribusi BBM berjalan normal di tengah kekhawatiran masyarakat.

Kepala Dinas Perindagkop UKM Polman, Dr. Agusnia Hasan Sulur, menyampaikan apresiasi atas keterlibatan semua pihak dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, sidak ini merupakan upaya kolaboratif untuk melakukan pemantauan langsung di lapangan secara terintegrasi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD, Pertamina, dan Polres yang hadir hari ini. Ini adalah bentuk kolaborasi pemerintah dalam melakukan pengawasan langsung di lapangan,” ujarnya.

Ia menegaskan, hasil pengecekan di SPBU Wonomulyo menunjukkan bahwa stok BBM masih dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Jadi masyarakat tidak perlu panik. Stok BBM hari ini aman dan akan terus ada tambahan suplai,” jelasnya.

Rektor Institut Hasan Sulur ini juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying serta tetap bijak dalam menyikapi situasi.

Ia meminta warga tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar, terutama yang beredar di media sosial.

Selain memastikan ketersediaan BBM di SPBU, tim juga melakukan penertiban terhadap pengecer dan pelansir. Bersama pihak kepolisian, Dinas Perindagkop UKM turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan.

“Kami sudah mendatangi beberapa titik pengecer dan meminta mereka membuat surat pernyataan agar tidak menjual dengan harga tinggi. Pengawasan akan terus dilakukan bersama Polres,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, pihaknya bersama aparat penegak hukum telah melakukan pengecekan langsung hingga ke sejumlah rumah warga untuk memastikan tidak ada praktik penimbunan BBM. Hasilnya, tidak ditemukan adanya indikasi penimbunan.

“Kalau ada dugaan penimbunan, silakan dilaporkan. Namun dari hasil pengecekan kami di lapangan, tidak ditemukan hal tersebut,” tambahnya.

Dari sisi kualitas, Agusnia memastikan bahwa BBM yang dijual di SPBU Wonomulyo tidak ditemukan adanya campuran air yang kerap menjadi isu di tengah masyarakat. Selain itu, takaran BBM juga dinyatakan sesuai standar melalui uji tera yang rutin dilakukan.

Sementara itu, perwakilan Pertamina melalui Sales Branch Manager (SBM) Fuel Sulawesi Barat, Fandy Achmad Sitaba, menegaskan bahwa hingga 1 April 2026 tidak ada kenaikan harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan karena stok dipastikan aman dan distribusi berjalan lancar.

“Masyarakat diharapkan hanya mengakses informasi resmi dari Pertamina dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya,” ujarnya.

Terkait kuota BBM subsidi seperti solar dan pertalite, Pertamina menjelaskan bahwa kewenangannya berada di BPH Migas. Meski demikian, Pertamina tetap aktif melaporkan kondisi di lapangan, khususnya di wilayah Sulawesi Barat.

Di sisi lain, Kasat Reskrim Polres Polman, AKP Budi Adhi, menegaskan bahwa pihak kepolisian akan terus melakukan pemantauan dan siap menindak tegas jika ditemukan pelanggaran.

“Kami dari kepolisian sifatnya mendampingi Pertamina dan Dinas Perdagangan dalam pemantauan. Jika ditemukan pelanggaran yang bersifat pidana, tentu akan kami tindak sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia menjelaskan, apabila pelanggaran bersifat administratif akan diserahkan kepada dinas terkait. Namun, jika ditemukan praktik penimbunan atau pelanggaran serius lainnya, maka akan diproses secara hukum.

“Kalau kategori penimbunan, itu sudah masuk ranah pidana dan pasti akan kami proses,” pungkasnya.

Artikel Sidak SPBU Womomulyo, Disperindagkop UKM Polman Tegaskan Stok Aman, “takaran BBM sesuai standar” pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Berdasarkan pengumuman resmi manajemen rumah sakit, pelayanan Rawat Jalan atau Poliklinik RSUD Wonomulyo akan ditutup sementara mulai Tanggal 19 hingga 24 Maret 2026. Pelayanan poliklinik tersebut dijadwalkan kembali dibuka pada 25 Maret 2026.

Meski demikian, masyarakat tidak perlu khawatir karena pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD), PONEK, serta layanan persalinan tetap beroperasi selama 24 jam untuk memastikan kebutuhan pelayanan kesehatan darurat masyarakat tetap terpenuhi selama masa libur.

Sementara itu, pelayanan Rawat Jalan atau Poliklinik masih tetap dibuka pada 18 Maret 2026, dengan beberapa poli yang beroperasi yakni Poli Interna, Poli Obgyn, dan Poli Anak.

Direktur RSUD Wonomulyo, dr. Arfah Rahman, menyampaikan bahwa penyesuaian jadwal ini merupakan bagian dari pengaturan layanan rumah sakit selama masa libur nasional, namun pihaknya tetap memastikan pelayanan kesehatan penting tetap berjalan.

“Walaupun pelayanan poliklinik sementara ditutup saat cuti bersama Idul Fitri, kami tetap berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Instalasi Gawat Darurat, layanan PONEK, dan persalinan tetap siaga 24 jam untuk menangani kondisi darurat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa RSUD Wonomulyo terus berupaya memberikan layanan kesehatan yang profesional, responsif, berintegritas, serta menjamin mutu dan keamanan pelayanan bagi masyarakat.

Pihak rumah sakit juga menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H, seraya memohon maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat.

Manajemen RSUD Wonomulyo mengimbau masyarakat untuk memperhatikan jadwal pelayanan tersebut serta tetap memanfaatkan layanan IGD apabila membutuhkan penanganan medis darurat selama masa libur.

Artikel RSUD Wonomulyo Tutup Sementara Layanan Poliklinik Saat Cuti Bersama Idul Fitri, IGD – Layanan Persalinan Tetap Siaga 24 Jam pertama kali tampil pada Sulbar Today.

“Utamakan kendaraan umum di momen mudik jelang Lebaran,” ujar Wakil Ketua DPRD Polewali Mandar, Amiruddin, ketika dikonfirmasi lewat telepon, Kamis (12/3/2026).

Peringatan tersebut dilayangkan demi mengantisipasi praktik penimbunan BBM yang memanfaatkan isu kelangkaan menyusul konflik di Timur Tengah.

Sejak beberapa hari belakangan, antrian kendaraan terlihat memadati salah satu SPBU di Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali.

Bahkan, pada Kamis (6/3/2026), antrean kendaraan bahkan mengular hingga sekitar 500 meter dan menyebabkan kemacetan di ruas jalan trans Sulawesi.

Kondisi tersebut terjadi sejak pagi hingga siang hari. Banyak pengendara, terutama sopir truk dan mobil pribadi, terpaksa menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM.

Banyaknya kendaraan yang menumpuk di sekitar SPBU membuat arus lalu lintas di jalan utama tersebut tersendat. Antrean kendaraan terlihat memanjang dari dua arah jalan.

Sejumlah pengendara mengaku sengaja datang lebih awal karena khawatir kehabisan stok BBM, terutama jenis solar yang banyak digunakan kendaraan angkutan barang.

Salah seorang sopir truk, Yusuf, mengaku sudah mengantre sejak pagi hari demi memastikan bisa mendapatkan solar untuk melanjutkan perjalanan.

“Pasokan solar biasanya baru tiba di SPBU pada siang hari sehingga para sopir memilih menunggu lebih lama agar tidak kehabisan,” kata Yusuf.

Para sopir juga mengeluhkan lamanya antrean, terlebih saat ini masih dalam suasana bulan puasa. Meski demikian, mereka tetap bertahan menunggu demi mendapatkan bahan bakar.

Kondisi antrean panjang ini disebut para sopir sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Sementara itu, sebagian pemilik kendaraan mengaku khawatir dengan ketersediaan BBM di daerah mereka, terutama di tengah kekhawatiran dampak konflik di Timur Tengah terhadap distribusi minyak dunia.

Warga berharap pasokan BBM di wilayah Polewali Mandar tetap aman sehingga tidak lagi terjadi antrean panjang, terlebih pada bulan Ramadan ketika aktivitas masyarakat tetap berjalan seperti biasa. (*)

Artikel Antrean BBM Capai 500 Meter di SPBU Lantora, DPRD Polman Ingatkan Potensi Penimbunan pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Terlihat warga mulai memanfaatkan fasilitas air bersih tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari mencuci hingga kebutuhan rumah tangga lainnya.

Komandan SSK TMMD ke-127 Kodim 1402/Polman, Kapten Inf Subarkah, mengatakan bahwa program Manunggal Air merupakan salah satu upaya membantu masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, terutama saat musim kemarau.

“Alhamdulillah saat ini lima titik Manunggal Air yang dibangun di Desa Bulo sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Kapten Subarkah.

Ia berharap fasilitas yang telah dibangun melalui program TMMD tersebut dapat dijaga dan dirawat bersama agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama.

“Kami berharap apa yang sudah dibangun ini bisa dirawat dengan baik oleh masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan dalam waktu yang lama,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu warga Desa Bulo, Makmur, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Satgas TMMD yang telah membantu menyediakan sumber air bersih bagi masyarakat.

“Alhamdulillah sekarang suplai air bersih masyarakat Bulo sudah bertambah. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Satgas TMMD,” katanya.

Ia berharap dengan adanya tambahan sumber air bersih tersebut, masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan air terutama saat musim kemarau tiba.

Program Manunggal Air sendiri merupakan bagian dari sasaran tambahan dalam pelaksanaan TMMD ke-127 Kodim 1402/Polman yang bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. (*)

Artikel Manunggal Air TMMD Kini Dimanfaatkan Warga, Suplai Air Bersih Desa Bulo Bertambah pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Pengujian tersebut dilakukan setelah sebelumnya muncul dugaan bahwa makanan yang didistribusikan dari dapur tersebut menjadi sumber gangguan kesehatan yang dialami belasan siswa di SDN 010 Paku.

Hasil uji sampel dari BPOM Mamuju itu telah disampaikan oleh pihak Dinas Kesehatan beberapa waktu lalu. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, sampel makanan tersebut dinyatakan negatif dan tidak mengandung zat kimia berbahaya.

Dikonfirmasi mengenai hasil tersebut, Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Polewali Mandar, Firman, membenarkan bahwa hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan dari Dapur MBG Paku tidak menemukan kandungan bahan kimia berbahaya.

“Benar, hasil uji laboratorium sampel dari Dapur MBG Paku dinyatakan negatif dari zat kimia berbahaya,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa penghentian operasional dapur MBG tersebut bersifat sementara.

Pihaknya saat ini menyarankan kepada mitra pengelola dapur untuk melengkapi sejumlah dokumen administrasi yang masih belum terpenuhi sebelum kembali beroperasi.

“Untuk sementara kami menyarankan kepada mitra agar melengkapi dulu dokumen administrasi yang belum terpenuhi sebelum dapur kembali beroperasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, hasil uji laboratorium yang dinyatakan negatif tersebut juga akan disampaikan kepada Koordinator Regional (Kareg) Sulawesi Barat untuk diteruskan ke Badan Gizi Nasional di tingkat pusat.

“Nanti dilengkapi dulu dokumen yang perlu dipenuhi. Setelah itu akan dicek kembali apakah memang sudah layak atau tidak. Dari situlah nantinya diputuskan apakah SPPG tersebut bisa beroperasi lebih cepat atau ada perbaikan kembali” ujarnya saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.

Menurut Firman, berdasarkan pengalaman kasus serupa di beberapa dapur lain, proses pemenuhan administrasi biasanya memerlukan waktu sekitar tiga bulan. Namun demikian, proses tersebut bisa berlangsung lebih cepat tergantung pada kecepatan pengurusan administrasi dari pihak pengelola.

“Kalau pengurusannya cepat, tentu operasional juga bisa lebih cepat dibuka kembali. Kami akan tetap mendampingi agar prosesnya sesuai prosedur,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa pihak SPPG Polewali Mandar dipastikan mematuhi seluruh tahapan yang dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) guna menjaga keamanan serta kelayakan operasional sebelum dapur kembali melayani.

Sementara itu Saat dikonfirmasi, Jumat (6/3/26) Asisten Lapangan (Aslap) Dapur MBG Paku, Herman, mengungkapkan bahwa sebelum makanan didistribusikan ke SDN 010 Paku, tempat ditemukannya siswa yang mengalami gangguan kesehatan, dirinya sempat melakukan pengecekan langsung di dapur.

“Sekitar pukul dua dini hari saya ke dapur untuk memeriksa kondisi dan seperti biasanya mencicipi sampel makanan sebelum dimasukkan ke ompreng. Saat itu semuanya dalam keadaan baik,” ungkap Herman

Ia mengaku heran karena dari ribuan porsi makanan yang disalurkan ke sejumlah sekolah, bahkan ada ke tingkat PAUD, tapi ironisnya hanya satu sekolah yang dilaporkan mengalami gejala, dan itu pun terjadi pada siswa di kelas tingkat atas.

Artikel Hasil Uji BPOM Negatif, Dapur MBG Paku Segera Kembali Beroperasi pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Pengerjaan jalan rabat beton yang menjadi sasaran fisik utama tersebut terus dikebut oleh Satgas TMMD bersama masyarakat setempat meski dalam suasana bulan Ramadhan.
Komandan SSK TMMD ke-127 Kodim 1402/Polman, Kapten Inf Subarkah, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan kebersamaan antara anggota satgas dan warga.

“Alhamdulillah, hari ini progres rabat beton sudah mencapai 65 persen. Semangat anggota satgas dan masyarakat sampai saat ini masih sangat baik meskipun sedang berpuasa,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan jalan tersebut diharapkan dapat membuka akses yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat Desa Bulo, khususnya menuju wilayah Lenggo.

Di tengah medan yang cukup menantang dan kondisi berpuasa, anggota satgas dan warga tetap bekerja dengan penuh semangat, saling bahu-membahu menyelesaikan pengecoran secara bertahap.

Kebersamaan yang terjalin di lokasi TMMD tidak hanya mempercepat proses pembangunan, tetapi juga mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.

Dengan progres yang terus meningkat, diharapkan sasaran fisik rabat beton dapat rampung tepat waktu sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh warga dalam menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan dasar lainnya.(*)

Artikel Hari ke-17 TMMD Kodim 1402/Polman, Pembangunan Rabat Beton Capai 65 Persen pertama kali tampil pada Sulbar Today.