Dalam sambutannya, Junda menyampaikan harapan agar Sulawesi Barat terus tumbuh menjadi daerah yang maju dan sejahtera, terutama menjelang usia ke-22 tahun pada September mendatang. Namun, di balik capaian yang ada, ia mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan bersama.

Salah satu tantangan utama, kata dia, adalah kondisi geografis dan infrastruktur. Hingga kini, jalan provinsi yang tergolong layak baru sekitar 49 persen. Kondisi ini, menurutnya, masih menjadi kendala serius, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil.

“Masih ada kejadian ibu melahirkan di jalan karena akses yang sulit. Ini menyangkut hak dasar masyarakat yang harus kita jawab bersama,” ujarnya.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Sulbar yang berada di atas rata-rata nasional, sekitar 5,35 persen, dinilai belum sepenuhnya inklusif. Hal ini terlihat dari angka kemiskinan yang masih berada di kisaran 10,1 persen, lebih tinggi dari nasional.

Meski demikian, Junda menilai ada progres signifikan jika dibandingkan dengan kondisi sebelum Sulbar terbentuk, di mana angka kemiskinan saat itu mencapai 19 persen.

Di sektor lain, persoalan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi perhatian. Ia menyoroti masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, kasus gizi buruk, serta prevalensi stunting yang saat ini berada di angka 35 persen.

“Artinya, dari 100 anak yang lahir, ada sekitar 35 yang berpotensi stunting. Ini tentu menjadi tantangan besar kita menuju Indonesia Emas,” jelasnya.

Ia juga menyinggung persoalan sosial dan budaya, termasuk potensi konflik horizontal serta dinamika politik yang perlu dikelola dengan baik agar tidak menghambat pembangunan.

Menurutnya, kompleksitas persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cara instan. Dibutuhkan pendekatan yang komprehensif, berbasis data, dan didukung oleh kajian ilmiah.

Karena itu, Junda menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dan para akademisi dalam membantu pemerintah daerah merumuskan kebijakan yang tepat.

“Kami berharap para ilmuwan dan perguruan tinggi bisa aktif memberikan rekomendasi. Baik diminta maupun tidak, kontribusi keilmuan sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan daerah,” katanya.

Ia juga mengungkapkan kebanggaannya terhadap capaian sumber daya manusia Sulbar. Saat ini, tercatat ada sekitar 82 profesor asal Sulbar yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

“Ini potensi besar. Kami membuka ruang kerja sama seluas-luasnya, khususnya dalam penelitian untuk mendorong kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (Rls)

Artikel Pengukuhan Guru Besar STAIN Majene, Sekda Sulbar Ajak Kampus Ambil Peran Strategis pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Kegiatan ini menjadi momentum penting karena merupakan pelaksanaan PKPA pertama di Provinsi Sulawesi Barat yang diselenggarakan Kongres Advokat Indonesia bekerjasama dengan Stain Majene, sekaligus upaya mendorong lahirnya advokat-advokat berkualitas di daerah.

Acara dibuka secara resmi oleh Presidium DPP Kongres Advokat Indonesia, ADV. Muh. Israq Mahmud. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada pihak kampus yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan tersebut.

Menurutnya, PKPA merupakan syarat utama bagi seseorang untuk menjadi advokat. Tanpa melalui proses pendidikan ini, seseorang tidak dapat menjalankan profesi advokat secara sah.

“Pendidikan ini adalah tahapan wajib. Kami juga ingin memberikan dukungan kepada teman-teman di daerah agar bisa menjadi advokat yang memenuhi standar mutu dari Kongres Advokat Indonesia,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa sejak berdirinya Kongres Advokat Indonesia pada 30 Mei 2008, pihaknya terus berkomitmen meningkatkan kualitas advokat.

Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kongres Advokat Indonesia dan STAIN Majene sebagai bentuk penguatan kerja sama di bidang pendidikan profesi advokat.

Sementara itu, Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia Sulawesi Barat, ADV. Amin Sangga, menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari tahapan menuju profesi advokat.

“Peserta PKPA ini adalah lulusan sarjana hukum dari berbagai perguruan tinggi. Setelah ini, mereka akan melalui proses lanjutan seperti pengangkatan dan penyumpahan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sebelum terjun langsung ke lapangan,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa profesi advokat saat ini sangat dibutuhkan, baik di lingkungan masyarakat maupun di instansi pemerintah, terutama dalam pendampingan hukum di kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan.

Dari pihak kampus, Wakil Ketua III STAIN Majene Bidang Kemahasiswaan, Prof. Abdul Rahman, menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menyebut kegiatan ini sejalan dengan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat melalui kolaborasi kelembagaan.

“Untuk menjadi advokat profesional, seseorang harus memiliki kompetensi yang kuat, baik dalam hukum positif, hukum Islam, maupun aspek teknis lainnya,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa dari total peserta yang mengikuti PKPA kali ini, terdapat mahasiswa dari STAIN Majene yang ikut ambil bagian. Ke depan, diharapkan semakin banyak lulusan kampus tersebut yang menekuni profesi advokat.

“Ini adalah yang pertama di Sulawesi Barat, dan kami berharap kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut. Kami juga memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung pengembangan profesi hukum,” tambahnya.

Dengan terselenggaranya PKPA ini, diharapkan mampu mencetak advokat yang profesional, berintegritas, dan siap memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat luas.

Artikel Kolaborasi Kongres Advokat Indonesia dan STAIN Majene Perkuat Pendidikan Profesi Hukum melalui PKPA pertama kali tampil pada Sulbar Today.