MAMUJU, SULBARTODAY – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga memimpin rapat pimpinan bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Jumat (19/12/2025). Rapat yang dipandu Sekretaris Provinsi Junda Maulana itu dihadiri pejabat eselon II dan III.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Suhardi Duka memaparkan capaian kinerja makro pembangunan daerah. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan III 2025 mencapai 5,83 persen dan menempatkan Sulbar dalam lima besar nasional. Angka tersebut relatif sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia yang berada pada kisaran 4,6 hingga 5,6 persen.
“Target kita tidak jauh berbeda dengan proyeksi Bank Indonesia. Semoga pada triwulan IV pertumbuhan ekonomi dapat meningkat,” ujar Suhardi Duka.
Ia juga menyampaikan capaian penurunan tingkat kemiskinan yang ditargetkan sebesar 10,42 persen. Hingga triwulan III 2025, angka kemiskinan tercatat 10,41 persen. Sementara tingkat pengangguran ditargetkan 2,51 persen dan telah berada di angka 2,81 persen.
“Dengan kondisi triwulan IV yang stabil, kita optimistis target kemiskinan dapat tercapai dan pengangguran terus menurun,” tambahnya.
Gubernur mengungkapkan jumlah angkatan kerja Sulbar mencapai 778,38 ribu orang dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 71,40 persen. Namun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulbar masih berada di angka 71,16, di bawah rata-rata nasional sebesar 75,9.
“Kontribusi IPM tertinggi berasal dari Kabupaten Majene sebesar 73,25, disusul Mamuju 71,86, Pasangkayu 71,04, Polewali Mandar 69,88, Mamuju Tengah 68,53, dan Mamasa 66,68,” jelasnya.
Pada sektor pembangunan ekonomi rakyat, Pemprov Sulbar melalui Program Panca Daya Satu telah menyalurkan berbagai bantuan sarana pertanian dan UMKM. Di antaranya pengadaan 1.870 ekor bibit kambing, 120.770 batang bibit durian, 1.204.760 batang benih kakao siap tanam, 200.000 bibit kopi, 47.290 botol pupuk organik, serta bantuan UMKM kepada 329 kelompok.
Sementara itu, Program Panca Daya Dua difokuskan pada perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Realisasi tahun 2025 meliputi cakupan Universal Health Coverage (UHC) 100 persen bagi 43.335 jiwa, asuransi bagi 14.000 nelayan, padat karya infrastruktur yang menyerap 2.136 tenaga kerja, rehabilitasi delapan rumah korban bencana, bantuan listrik hemat bagi 171 rumah tangga sasaran, serta bantuan tunai bagi 3.482 kepala keluarga miskin ekstrem.
Di bidang pendidikan, Program Panca Daya Tiga mencakup pengadaan meubel SMA sebanyak 17 paket, perlengkapan peserta didik 750 paket, serta dukungan operasional boarding school SMAN 3 Majene sebesar Rp511 juta dan SMK Rea Rp230 juta. Selain itu, dilakukan pengadaan meubel SMK sembilan paket, peralatan praktik kejuruan empat paket, serta peningkatan kompetensi bagi 46 guru.
“Pemprov juga menyalurkan 1.055 beasiswa untuk siswa SMA/SMK/SLB, 537 beasiswa pendidikan tinggi, dan 286 beasiswa bagi ASN,” ungkap Suhardi Duka.
Untuk Program Panca Daya Empat, Pemprov Sulbar melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur, antara lain peningkatan jaringan irigasi di tiga daerah, penataan 10 bangunan gedung, rekonstruksi jalan sepanjang 20,71 kilometer, pembangunan jalan 7,109 kilometer, serta pembangunan dua unit jembatan. Selain itu, dilakukan rekonstruksi jembatan Labuang Rano dan rehabilitasi jembatan di Desa Ahu, Kecamatan Tapalang Barat, serta rekonstruksi tanggul banjir di Desa Tapandullu, Mamuju.
Pemprov juga menyalurkan tujuh unit truk sampah ke Kabupaten Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar, serta membangun prasarana sarana umum berupa air bersih di 55 titik, drainase 28 paket, dan rehabilitasi beton 14 paket.
Adapun Program Panca Daya Lima difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan. Langkah yang dilakukan antara lain penyederhanaan struktur organisasi dari 35 menjadi 29 OPD, penerapan standar baru seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama melalui wawancara terbuka terhadap 12 jabatan, serta penguatan kolaborasi antar-pemerintah daerah melalui pelaksanaan retreat pertama di kawasan Indonesia timur.
“Selain itu, dilakukan profiling terhadap 455 ASN, penerapan kebijakan TPP yang komunal dan berkeadilan, serta percepatan program Sulbar bebas blank spot di 90 titik,” tutupnya. (rls)
