POLMAN, SULBARTODAY — Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Fahry Fadly, memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan Fahry usai menghadiri agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Sulbar yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Barat, Mamuju, Senin (25/05/2026).
Dalam agenda tersebut, Ketua DPRD Polman juga dijadwalkan memberikan sambutan pada acara serah terima LHP atas LKPD Tahun 2025 Audited bersama sejumlah kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Sulawesi Barat.
Fahry menilai raihan opini WTP menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk bangkit dan memperkuat tata kelola keuangan daerah, setelah dalam dua tahun sebelumnya hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Ini adalah bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan pembenahan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien,” ujar Fahry.
Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar di bawah kepemimpinan Bupati H. Samsul Mahmud, Wakil Bupati, serta Sekretaris Daerah Nursaid Mustafa.
Ia menegaskan, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memperkuat disiplin administrasi pemerintahan.
“Capaian ini harus menjadi motivasi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, memperkuat disiplin administrasi, dan memastikan pelaksanaan anggaran berjalan tepat sasaran,” katanya.
Fahry juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran BPK Sulawesi Barat atas pembinaan dan pengawasan yang selama ini dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Menurutnya, pendampingan dari BPK memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih profesional dan akuntabel
“DPRD Polman mengapresiasi BPK Sulbar atas penilaian opini WTP ini. Tentu capaian tersebut tidak lepas dari proses pembinaan dan pengawasan yang terus dilakukan sehingga tata kelola keuangan daerah semakin membaik dari sebelumnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Fahry berharap raihan opini WTP tidak berhenti sebagai prestasi administratif semata, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Polewali Mandar.
Ia menegaskan DPRD Polman akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pengelolaan anggaran daerah tetap berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“WTP ini harus menjadi awal untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata,” tutup Fahry. (*)
