MAJENE, SULBARTODAY – Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang III Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) tengah menjadi sorotan. Bukan karena program pengabdiannya, melainkan karena angka-angka fantastis yang muncul dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2024.
Dokumen tersebut membeberkan bahwa total anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai **Rp727.019.000**, yang sepenuhnya bersumber dari Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 521211.
Namun, yang menarik perhatian publik bukanlah besaran totalnya, melainkan bagaimana kue anggaran tersebut dibagi.
Gaya di Lapangan: Atribut Telan Lebih dari Setengah Miliar. Jika dibedah, porsi terbesar dari dana hampir tiga perempat miliar tersebut ternyata tidak lari ke program pengabdian masyarakat atau fasilitas posko, melainkan ke penampilan fisik mahasiswa.
Untuk urusan atribut—yang meliputi rompi, baju kaos, dan topi.
Unsulbar menggelontorkan dana gabungan sebesar Rp523.250.000.Artinya, sekitar 72% dari total anggaran KKN habis hanya untuk urusan sandang mahasiswa.
Secara rinci, pengadaan rompi menempati urutan teratas dengan angka Rp310,5 juta, disusul baju kaos sebesar Rp172,5 juta, dan topi senilai Rp40,2 juta.
Rincian Alokasi Anggaran KKN III Unsulbar (Data BPK 2024)
Atribut (Rompi, Kaos, Topi Rp523.250.000 atau 71,9% Konsumsi Mahasiswa & Panitia Rp122.850.000 atau 16,9%
Fotokopi Jurnal & ATK, Rp30.219.000 , 4,2%
Narasumber Rp24.300.000 atau 3,3%
|Baliho dan Cendera Mata Posko. Rp26.400.000 dengan 3,6% sehingga ditotalkan Rp727.019.000 atau 100%.
Kontras Anggaran: Logistik Komunitas vs Atribut Fisik
Kontras terlihat jelas ketika membandingkan biaya penampilan dengan biaya pendukung substansi KKN di lapangan.
Cendera mata untuk posko yang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa tempat KKN) hanya dianggarkan sebesar Rp12 juta.
Biaya fotokopi jurnal yang menjadi luaran akademis tercatat sebesar Rp28,7 juta.
Sementara itu, urusan konsumsi mahasiswa dan panitia menyerap dana Rp122,8 juta.
Urgensi Transparansi
Sebagai institusi pendidikan negeri, pengelolaan dana sebesar ini tentu mengundang pertanyaan dari berbagai pihak, khususnya mahasiswa. Apakah besarnya proporsi anggaran untuk atribut ini berbanding lurus dengan output pengabdian yang dirasakan oleh masyarakat Majene dan sekitarnya?
Hingga berita ini diterbitkan, angka-angka dalam laporan BPK 2024 tersebut menjadi pengingat penting bagi pihak birokrasi kampus mengenai pentingnya efisiensi dan skala prioritas dalam menyusun anggaran kegiatan mahasiswa.
Dan hingga berita ini terbit tim redaksi masih berupaya mengkonfirmasi pihak manajemen Unsulbar.
(Tim Redaksi)
