MAJENE, SULBARTODAY – Pihak Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) memberikan klarifikasi terkait penggunaan anggaran Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang mencapai sekitar Rp700 juta. Menurut pihak kampus, besaran anggaran tersebut harus dipahami secara proporsional karena diperuntukkan bagi pelaksanaan KKN yang diikuti oleh 1.999 mahasiswa.
Ketua Pusat Pengelolaan Kuliah Kerja Nyata (P2KKN) Unsulbar, Weny Anggraini Adhisty, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan teknis dan perlengkapan peserta agar seluruh mahasiswa dapat mengikuti kegiatan secara tertib, seragam, dan terkoordinasi dengan baik.
Menurutnya, salah satu komponen yang menyerap porsi anggaran cukup besar adalah pengadaan atribut mahasiswa. Dengan jumlah peserta yang mendekati dua ribu orang, kebutuhan atribut yang harus disediakan secara otomatis meningkat seiring bertambahnya jumlah mahasiswa yang mengikuti program KKN.
“Besarnya alokasi anggaran pada komponen atribut bukan disebabkan oleh pemborosan, melainkan merupakan konsekuensi logis dari banyaknya jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pelaksanaan KKN,” jelas Weny.
Ia menambahkan, atribut mahasiswa tidak hanya berfungsi sebagai perlengkapan simbolik, tetapi juga memiliki peran penting sebagai identitas resmi peserta di lapangan. Selain itu, atribut tersebut menjadi penanda keseragaman, memudahkan koordinasi, serta mendukung keteraturan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
Dalam kegiatan berskala besar yang melibatkan hampir dua ribu mahasiswa, keberadaan atribut dinilai menjadi bagian penting dalam sistem pengelolaan peserta, baik dari aspek koordinasi, kedisiplinan, maupun representasi institusi di tengah masyarakat.
Karena itu, pihak Unsulbar menegaskan bahwa penggunaan anggaran yang berkisar Rp700 juta perlu dilihat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan jumlah peserta, kebutuhan teknis pelaksanaan, serta kewajiban penyediaan perlengkapan mahasiswa secara layak.
Weny menekankan bahwa komponen atribut menjadi salah satu bagian dominan dalam struktur pembiayaan karena pengadaannya dilakukan secara individual untuk setiap peserta KKN yang diberangkatkan.
