POLMAN, SULBARTODAY – Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Daerah Pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kecamatan Polewali dan Binuang, Ikram Ersani Akbar, SM, dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), melaksanakan kunjungan kerja (reses) di Dusun Tanah Takko, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Jumat (19/6/2026) sore.
Kegiatan reses tersebut dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, hingga kaum ibu. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis, di mana warga diberi kesempatan menyampaikan berbagai aspirasi, usulan, serta keluhan yang dihadapi di lingkungan mereka.
Dalam sambutannya, Ikram Ersani Akbar menjelaskan bahwa reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sebagai bahan dalam penyusunan program pembangunan daerah.
“Kegiatan reses ini merupakan tugas kami selaku anggota DPRD Dapil I Polewali dan Binuang untuk menampung aspirasi, keluhan, dan usulan masyarakat. Seluruh masukan ini akan menjadi bahan penyusunan skala prioritas dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027,” ujar Ikram.
Pada sesi dialog, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Nurpianti mengeluhkan kepesertaan BPJS Kesehatan orang tuanya yang tidak lagi masuk kategori Desil 4 sehingga bantuan iuran kepesertaannya menjadi tidak aktif.
Sementara itu, warga lainnya, Maya, mengusulkan penyediaan tempat sampah di lingkungan permukiman serta perbaikan saluran drainase yang dinilai sudah perlu mendapat penanganan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ikram memastikan seluruh usulan masyarakat akan diperjuangkan melalui mekanisme yang berlaku di DPRD.
“Semua aspirasi yang disampaikan hari ini akan saya catat, kemudian dibawa ke DPRD untuk diperjuangkan agar dapat menjadi prioritas dalam pembahasan APBD. Saya juga akan mengawal pelaksanaannya agar benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia menjelaskan, seluruh hasil reses akan disusun dalam Laporan Hasil Reses (LHR) yang kemudian disampaikan kepada Pimpinan DPRD dan komisi terkait. Selanjutnya laporan tersebut diteruskan kepada Bupati Polewali Mandar dan organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bahan penyusunan program serta penganggaran.
Menurut Ikram, pelaksanaan reses menjadi sarana penting untuk memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat sehingga setiap kebijakan pembangunan dapat disusun berdasarkan kebutuhan riil warga di lapangan. (AGL)
