POLMAN, SULBARTODAY – Puluhan rumah kos yang berada di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, diketahui belum tercatat dalam data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Polewali Mandar. Kondisi ini dinilai turut memengaruhi belum optimalnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025.
Lurah Sidodadi, Abdul Azis, mengungkapkan bahwa di wilayahnya terdapat sekitar 30 rumah kos. Hal tersebut disampaikannya saat rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Polewali Mandar yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang digelar di Ruang Aspirasi DPRD, Selasa (6/1/2026).
Namun, data yang dipaparkan oleh Bapenda Polewali Mandar dalam rapat tersebut menunjukkan jumlah rumah kos di Sidodadi hanya tercatat sebanyak empat unit.
Ketimpangan data ini memunculkan pertanyaan dari sejumlah anggota DPRD, termasuk Ketua Pansus I, Agus Pranoto. Ia mempertanyakan berapa jumlah rumah kos yang sebenarnya telah terdaftar dan menunaikan kewajiban pajak.
“Dari sekitar 30 rumah kos yang disampaikan pihak kelurahan, berapa yang sudah terdata dan membayar pajak? Jika hanya sedikit, apa kendalanya? Apakah karena belum memiliki izin atau izinnya masih tercatat sebagai rumah tinggal padahal difungsikan sebagai kos?” ujar Agus.
Politisi Partai Golkar tersebut menegaskan, persoalan ini krusial karena regulasi yang baik tidak akan berdampak maksimal terhadap PAD jika tidak diikuti dengan implementasi yang optimal.
Sementara itu, Ketua DPRD Polewali Mandar sekaligus Koordinator Pansus I, Fahry Fadly, menilai akar persoalan terletak pada belum sinkronnya data antar instansi.
“Karena itu, kami meminta seluruh camat dan lurah agar menyampaikan data faktual di wilayah masing-masing, baik yang sudah terdata maupun yang masih bermasalah, untuk kemudian disandingkan dengan data Bapenda,” jelas Fahry.
Dengan data yang selaras, lanjut Fahry, pemerintah daerah dapat merumuskan langkah penyelesaian secara bersama, termasuk penegakan aturan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) apabila diperlukan.
Menanggapi hal tersebut, Camat Wonomulyo, Samiaji, menyatakan bahwa perbedaan data tersebut perlu dilakukan pengecekan lebih mendalam.
“Saya telah meminta lurah agar memastikan kembali keakuratan data. Di Sidodadi memang terdapat banyak rumah kos, namun kemungkinan yang terdata selama ini hanya sebagian. Jangan sampai terjadi kebocoran PAD akibat rumah kos yang tidak tercatat,” pungkas Samiaji.
