MAMUJU, SULBARTODAY – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memperkuat koordinasi lintas sektor sebagai langkah strategis dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di wilayah Sulawesi Barat.
Melalui rapat daring pada Rabu 28 Januari 2026, Bapperida Sulbar bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) memfinalisasi kerja sama pemanfaatan data Pendataan Keluarga (PK) untuk disinkronkan dengan Program PASTIPADU (Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan Stunting Terpadu).
Langkah ini menjadi wujud komitmen Bapperida Sulbar bersama Tim PASTIPADU dalam mendukung Visi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga untuk mewujudkan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bapperida Sulbar, Andi Almah Aliuddin, menjelaskan bahwa kolaborasi tersebut bertujuan menyatukan dan mengintegrasikan data lintas sektor guna memperkuat intervensi terhadap berbagai persoalan sosial, mulai dari stunting, kemiskinan ekstrem, Anak Tidak Sekolah (ATS), hingga pernikahan dini.
“Prevalensi stunting di Sulawesi Barat mengalami kenaikan sebesar 5,1 persen menjadi 35,4 persen pada tahun 2024. Permasalahan ini semakin kompleks dengan tingginya angka Anak Tidak Sekolah. Karena itu, integrasi data menjadi solusi penting agar intervensi tidak lagi bersifat parsial,” tegas Almah.
Poin-Poin Utama Hasil Pembahasan:
Integrasi Data dan Digitalisasi
Pemanfaatan data Pendataan Keluarga (PK) berbasis by name by address yang diintegrasikan ke dalam dashboard digital untuk memantau intervensi secara real-time.
Mekanisme Kerja Sama
Penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dijadwalkan pada Februari 2026, yang mengatur hak akses data, protokol kerahasiaan, serta dukungan teknis antar lembaga.
Fokus Operasional Program
Pembentukan tim pengawas tingkat provinsi untuk mengawal rencana aksi di 72 desa sasaran, termasuk optimalisasi peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) di lapangan.
Penguatan Sinergi Lintas Sektor
Pelibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga mitra CSR, khususnya dalam penanganan pernikahan anak serta penyediaan beasiswa daerah bagi Anak Tidak Sekolah guna memutus mata rantai kemiskinan.
Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Bapperida Provinsi Sulbar, Amujib, menegaskan bahwa keakuratan data dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Program PASTIPADU.
“Data yang akurat dan valid adalah kunci. Dengan data yang lengkap, kita dapat mengetahui siapa sasarannya, di mana lokasinya, serta intervensi apa yang paling tepat. Dengan demikian, seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten, bersama para pemangku kepentingan lainnya, dapat berkolaborasi secara efektif. Semua proses ini akan dipantau secara digital agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujar Amujib.
Melalui langkah kolaboratif ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap dapat membangun tata kelola data yang terintegrasi dan akurat, sebagai fondasi penting dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan stunting demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. (Rls)
