MAMUJU, SULBARTODAY – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat terus melakukan terobosan untuk meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik. Melalui Tim Kerja Peta Proses Bisnis, DKP Sulbar menggelar rapat koordinasi guna mengevaluasi dan memperbaiki Peta Proses Bisnis (Probis) sektor kelautan dan perikanan di Ruang TIM SPBE, Kamis (4/06/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WITA ini dihadiri oleh seluruh anggota tim kerja dengan satu tujuan besar: memastikan birokrasi tidak lagi menjadi penghambat, melainkan motor penggerak bagi masyarakat pesisir.
Implementasi PANCA DAYA: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan
Langkah strategis ini merupakan pengejawantahan dari visi besar kepemimpinan daerah. Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat, menekankan pentingnya program PANCA DAYA. Hal ini merujuk pada poin kelima, yakni “Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar dan berkualitas.”
Rapat koordinasi ini menjadi sangat krusial karena fokus pada penyederhanaan dan penajaman isi matriks Probis. Tim kerja melakukan penyelarasan sasaran instansi dengan dokumen restrukturisasi (Restra) serta memastikan setiap rencana aksi memiliki dasar hukum yang kuat. Salah satu poin penting yang dibahas adalah penghilangan “level 4” dalam struktur yang selama ini terdeteksi duplikat dengan “level 3”. Langkah ini diambil agar alur birokrasi lebih efisien, ramping, dan tidak membingungkan bagi pelaksana maupun masyarakat.
Dua Keputusan Strategis: Percepatan Izin dan Dokumen
Dari pertemuan ini, lahir dua keputusan penting yang akan segera diimplementasikan. Pertama, tim sepakat untuk merombak total alur turunan proses bisnis (mapping). Tujuannya sangat jelas: memangkas waktu tunggu penerbitan dokumen dan perizinan di bidang kelautan dan perikanan.
Kedua, sebagai tindak lanjut teknis, setiap bidang diwajibkan menyusun dan menyerahkan draf Standard Operating Procedure (SOP) turunan yang merujuk pada peta proses bisnis yang telah direvisi. Hal ini dilakukan agar setiap pegawai memiliki panduan kerja yang jelas dan terukur.
Menuju Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan
Penyusunan Probis ini bukan sekadar urusan administrasi di atas kertas. Ini adalah jembatan antara visi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Sekprov Sulbar Junda Maulana untuk “mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan” dengan layanan nyata di lapangan.
Dengan Probis yang rapi, alur kerja menjadi lebih jelas dan tanggung jawab lebih transparan. Nelayan, pembudidaya, serta pelaku usaha kecil kini memiliki kesempatan dan akses yang sama terhadap perizinan dan layanan publik. Selain itu, pengelolaan sumber daya laut diharapkan menjadi lebih bertanggung jawab, menjaga kelestarian ekosistem laut Sulawesi Barat tanpa mengorbankan produktivitas jangka panjang.
Kepala DKP Sulawesi Barat, Safaruddin, S.DM, memberikan apresiasi dan penekanan terhadap hasil rapat koordinasi ini. Ia menekankan bahwa perbaikan Probis adalah fondasi utama bagi transformasi pelayanan publik di sektor kelautan.
“Perbaikan Peta Proses Bisnis ini adalah ikhtiar kita bersama untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Kami ingin masyarakat, khususnya para nelayan dan pelaku usaha, merasakan langsung manfaatnya melalui proses perizinan yang lebih efisien dan tidak berbelit-belit. Ini adalah komitmen kami untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan semangat PANCA DAYA,” ujar Safaruddin.
Selanjutnya, tim akan melakukan verifikasi draf SOP dan melakukan uji coba alur baru sebelum diimplementasikan secara penuh. Target penyelesaian akan terus dikawal melalui koordinasi lintas bidang agar manfaatnya segera dirasakan oleh seluruh masyarakat Sulawesi Barat. (Rls)
