Rapat Dengar Pendapat (RDP) disebut telah digelar. Pemeriksaan atau identifi kasi terhadap dapur juga disebut telah dilakukan dan perbaikan telah diminta.

Namun, publik masih menunggu satu hal yang paling penting: apa hasil akhirnya dan keputusan apa yang diambil setelah pemeriksaan tersebut?

Aktivis Jaringan Oposisi Loyal (JOL), Raka, menilai persoalan ini tidak boleh kembali berhenti pada pernyataan bahwa perbaikan akan dilakukan.

“RDP sudah. Pemeriksaan sudah. Perbaikan sudah diminta. Sekarang publik menunggu hasilnya. Kalau memang belum memenuhi ketentuan, jangan dipaksakan beroperasi. Jalankan mekanisme yang berlaku sampai persyaratan benar-benar terpenuhi,” tegas Raka.

Bau Menyengat dan Pertanyaan tentang Fungsi IPAL

Keluhan warga menjadi awal persoalan. Bani, perwakilan orang tua setempat, mengaku war

ga terganggu oleh bau yang disebut sangat menyengat. Warga kemudian mencari sumber bau hingga menemukan pipa yang diduga berkaitan dengan saluran pembuangan dari dapur MBG.

Bagi JOL, temuan tersebut harus dijawab dengan pemeriksaan yang objektif, bukan sekadar memastikan bahwa secara fisik terdapat instalasi IPAL.

“Pertanyaannya bukan hanya apakah IPAL itu ada. Apakah berfungsi? Apakah proses pengolahannya memenuhi ketentuan? Ke mana limbah dialirkan? Kalau dinyatakan aman, apa dasar pemeriksaannya?” kata Raka.

Karena itu, JOL meminta hasil pemeriksaan IPAL dibuka secara transparan, termasuk apakah ditemukan persoalan, apa rekomendasi perbaikannya, dan apakah telah dilakukan pemeriksaan ulang setelah perbaikan.

Dapur Sudah Memiliki SLHS atau Belum?

Di tengah persoalan IPAL, JOL menilai ada satu pertanyaan yang tidak boleh dilewatkan: apakah dapur MBG Binuang, Batetangnga, telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)?

Menurut JOL, status SLHS perlu dijelaskan secara terbuka karena menyangkut pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Jika SLHS memang telah diterbitkan, masyarakat berhak mengetahui dasar pemeriksaan yang membuat dapur tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan.

“Kalau SLHS ada, tunjukkan dasar dan hasil pemeriksaannya. Masyarakat tidak cukup hanya

diminta percaya bahwa semuanya sudah memenuhi syarat,” ujar Raka.

Sebaliknya, apabila persyaratan SLHS belum terpenuhi, maka perlu dijelaskan status operasional dapur tersebut serta tindakan yang diambil sesuai mekanisme yang berlaku.

JOL juga menyoroti ketentuan BGN mengenai kepatuhan terhadap persyaratan sanitasi, termasuk SLHS dan IPAL. Karena itu, jika pemeriksaan menunjukkan adanya persyaratan yang belum terpenuhi, publik patut mendapatkan penjelasan mengenai tindak lanjut dan dasar keputusan untuk tetap menjalankan operasional.

RDP dan Pemeriksaan Sudah, Apa Keputusannya?

Di sinilah, menurut JOL, persoalan utama berada.

Jika RDP telah digelar, pemeriksaan telah dilakukan, dan perbaikan telah diminta, maka proses tersebut semestinya menghasilkan tindak lanjut yang jelas dan dapat diukur.

JOL meminta Dinas Kesehatan dan pihak terkait menjelaskan:

Apakah dapur tersebut telah memiliki SLHS? Jika sudah, kapan diterbitkan dan apa hasil pemeriksaan yang menjadi dasarnya? Apa hasil pemeriksaan higiene dan sanitasi? Apa hasil pemeriksaan terhadap IPAL? Apakah terdapat temuan atau rekomendasi perbaikan? Jika ada, apakah perbaikan telah selesai? Apakah sudah dilakukan pemeriksaan ulang? Siapa yang menyatakan dapur tersebut memenuhi persyaratan untuk beroperasi?

Raka menilai keterbukaan tersebut penting agar pemeriksaan tidak berhenti sebagai proses administratif tanpa kepastian tindak lanjut.

“Kalau memang sudah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat, sampaikan hasilnya. Kalau ada temuan, sampaikan apa yang harus diperbaiki dan apakah sudah ditindaklanjuti. Jangan masyarakat hanya mendengar janji perbaikan,” ujarnya.

Siapa yang Bertanggung Jawab?

JOL juga mempertanyakan garis kewenangan di balik operasional dapur tersebut.

Kepala SPPG disebut merangkap sebagai Koordinator Kecamatan (Korcam). Selain itu, terdapat struktur Korwil, Karek, BGN, pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, serta mitra SPPG yang masing-masing perlu dijelaskan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Menurut Raka, persoalannya bukan semata-mata mencari pihak untuk disalahkan, melainkan memastikan ketika terjadi persoalan, publik mengetahui siapa yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.

“Jangan sampai ketika program berjalan struktur kewenangannya jelas, tetapi ketika muncul persoalan justru tidak jelas siapa yang bertanggung jawab,” katanya.

“Naskah ini disusun berdasarkan keterangan JOL. Pihak terkait belum diminta konfirmasi.”

Artikel IPAL MBG Binuang Dipersoalkan, Bau Menyengat Tercium: RDP dan Pemeriksaan Sudah, Siapa Bertanggung Jawab? pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Menanggapi kejadian tersebut, Kepala Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, Pemuda dan Pengembangan (PTKP) HMI Badko Sulawesi Barat menyampaikan keprihatinan sekaligus meminta adanya langkah tegas dari pihak terkait.

HMI Badko Sulbar menilai insiden tersebut perlu segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti para siswa mengalami dugaan keracunan.

Dalam keterangannya, Kabid PTKP HMI Badko Sulbar menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak berwenang.

Pertama, HMI mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan MBG, termasuk Kepala SPPG, ahli gizi, serta pihak yayasan yang terlibat dalam penyelenggaraan program tersebut.

Kedua, HMI meminta operasional dapur MBG di Tabulahan dihentikan sementara hingga proses evaluasi dan investigasi terhadap kejadian tersebut dinyatakan selesai.

Ketiga, HMI meminta dinas terkait bersama aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh dugaan keracunan tersebut, termasuk memastikan standar kebersihan, keamanan pangan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan kepada para siswa telah sesuai ketentuan.

“Keselamatan dan kesehatan para siswa adalah hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar. Kejadian yang menimpa 14 siswa SMPN 1 Tabulahan ini harus menjadi perhatian serius, terutama dalam pengawasan standar gizi dan keamanan makanan,” ujar Kabid PTKP HMI Badko Sulbar.

Ia menegaskan, pihaknya meminta agar kejadian tersebut tidak berhenti pada penanganan medis terhadap para siswa, tetapi juga diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan MBG di lokasi tersebut.

HMI Badko Sulbar juga menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut hingga ada kejelasan mengenai penyebab kejadian dan langkah konkret dari pihak berwenang.

Menurut HMI, evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan program MBG tetap berjalan dengan mengutamakan keamanan dan keselamatan seluruh siswa sebagai penerima manfaat. (*)

Artikel Dugaan Keracunan MBG di SMPN 1 Tabulahan, HMI Badko Sulbar Desak Pencopotan Pengelola dan Penutupan Dapur pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Unggahan tersebut menyoroti salah satu menu tahu yang disebut memiliki rasa “asin”. Selain persoalan rasa, unggahan itu juga memperlihatkan makanan yang tidak berada di dalam ompreng MBG sebagaimana saat makanan didistribusikan kepada penerima manfaat (PM).

Pihak ahli gizi  SPPG Matakali Dian Ariani menjelaskan bahwa sebelum makanan diporsikan dan diserahkan kepada penerima manfaat, terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan makanan melalui uji organoleptik.  Jumat. 25 September.

Uji tersebut tidak hanya dilakukan oleh pihak dapur atau ahli gizi, tetapi juga melibatkan guru maupun kader yang menerima dan mendampingi distribusi makanan MBG.

“Dari pihak ahli gizi, sebelum makanan diporsi dan diserahkan ke PM, kita harus mencoba uji kelayakan makanan, apakah layak untuk diporsi atau tidak. Bukan hanya dari kami, pihak guru atau kader juga melakukan uji organoleptik,” jelas Dian

Menurutnya, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan makanan yang dinilai tidak layak, maka makanan tersebut tidak boleh diberikan kepada penerima manfaat.

Dengan demikian, proses pemeriksaan dilakukan melalui dua tahapan, yakni dari pihak dapur sebelum makanan diporsikan dan dari pihak guru atau kader sebelum makanan diberikan kepada penerima manfaat.

Persoalan Rasa Berkaitan dengan Selera

Terkait sorotan mengenai rasa tahu yang disebut “asin”, pihak ahli gizi menegaskan bahwa persepsi terhadap rasa pada dasarnya dapat berbeda antara satu orang dengan orang lainnya.

“Kalau masalah rasa, semua orang mempunyai indra pengecap yang berbeda-beda. Ada yang menyukai asin, ada juga yang tidak suka,” jelasnya.

Karena itu, penyebutan rasa “asin” dalam konteks unggahan tersebut perlu dibedakan dengan persoalan kelayakan atau keamanan makanan.

Perbedaan selera seseorang terhadap rasa makanan tidak serta-merta menunjukkan bahwa makanan tersebut tidak layak dikonsumsi, terlebih apabila makanan telah melalui proses pemeriksaan sebelum didistribusikan.

MBG Dibekali Aturan Waktu Konsumsi

Sementara terkait makanan yang terlihat berada di wadah lain, pihak pengelola juga memberikan penjelasan.

Pada ompreng MBG yang digunakan untuk distribusi, terdapat label yang memuat informasi waktu konsumsi makanan serta larangan membawa makanan pulang.

Artinya, makanan MBG diperuntukkan untuk dikonsumsi sesuai waktu yang telah ditentukan dan tidak dibawa pulang.

“Di ompreng sudah tertera label bahwa ada batas waktu makan MBG dan dilarang untuk dibawa pulang,” jelas Dian.

Untuk menu MBG Jumat, 25 September 2026 di SPPG Polman Matakali Patampanua, jumlah sasaran tercatat sebanyak 2.713 penerima manfaat.

Adapun kandungan gizi menu tersebut untuk porsi kecil tercatat 373 kkal energi, 14,8 gram protein, 13 gram lemak, 50,5 gram karbohidrat dan 2 gram serat.

Sedangkan porsi besar mengandung 738,4 kkal energi, 26,1 gram protein, 27 gram lemak, 100,1 gram karbohidrat dan 5,3 gram serat.

Pihak pengelola berharap penjelasan tersebut dapat memberikan gambaran utuh mengenai proses pemeriksaan makanan MBG sekaligus meluruskan persepsi yang berkembang di media sosial.

Menurut pihak ahli gizi, kualitas dan kelayakan makanan tetap menjadi bagian penting dalam proses penyediaan MBG, mulai dari dapur hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh penerima manfaat.

Dengan demikian, persoalan perbedaan rasa perlu ditempatkan sebagai bagian dari preferensi atau selera individu, sementara kelayakan makanan menjadi hal yang diperiksa melalui prosedur uji sebelum makanan disalurkan. Tutup Dian dengan jelas. (*)

Artikel Menu Tahu MBG Disebut Asin, Ahli Gizi SPPG Matakali : “Selera Setiap Orang Berbeda, Makanan Sebelum Dibagikan dilakukan Uji Kelayakan” pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Agusnia mengatakan kewajiban sertifikasi halal harus menjadi perhatian serius karena ketentuan wajib halal mulai berlaku pada 18 Oktober 2026.

Menurutnya, kewajiban tersebut tidak hanya berlaku untuk makanan yang disajikan, tetapi juga seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi makanan MBG.

“Jadi semua itu diperiksa satu-satu. Apa yang dia pakai harus ada halalnya,” ujar Agusnia saat dikonfirmasi, Rabu (16/9/2026).

Ia menyebut terdapat sekitar 60 dapur MBG yang beroperasi di Polman. Namun, berdasarkan data yang diketahuinya, baru sembilan dapur yang terlapor telah memiliki sertifikasi halal, sementara pengelola lainnya masih dalam proses pengurusan.

“Yang kami tahu ini baru 9 yang terlapor. Tapi banyak yang berproses,” katanya.

Agusnia menjelaskan, proses sertifikasi halal mencakup pemeriksaan berbagai bahan yang digunakan dapur MBG, seperti ayam, daging, tempe, tepung, kecap hingga air minum.

“Yang bikin lama itu dihalalkan semua dulu. Terus kecap yang digunakan harus halal, tepung yang digunakan harus halal,” jelasnya.

Selain pemeriksaan bahan, terdapat proses audit untuk memastikan bahan yang didaftarkan sesuai dengan bahan yang benar-benar digunakan dalam operasional dapur.

“Memang ada tim audit yang datang memeriksa, memastikan apa yang dia kasih masuk ini betul-betul yang dia pakai,” ungkapnya.

Agusnia juga mengingatkan bahwa pengelola dapur MBG tidak hanya harus memenuhi persyaratan halal, tetapi juga memperhatikan keamanan pangan, sanitasi, pengelolaan limbah, sampah, kualitas air dan IPAL.

Ia mengatakan pengujian air dan IPAL kini sudah dapat dilakukan di Sulawesi Barat.

“Teman-teman yang mau menguji airnya, IPAL-nya, itu sudah bisa di Sulbar,” katanya.

Agusnia menegaskan sertifikasi halal bukan sekadar persyaratan administratif. Ia menyebut pengelola yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenai sanksi suspend sesuai mekanisme yang berlaku.

Karena itu, ia meminta seluruh pengelola dapur MBG di Polman segera menyelesaikan proses sertifikasi halal sebelum batas wajib halal diberlakukan.

“Makanya sekarang sebenarnya kita minta bantuan untuk menyosialisasikan pentingnya halal. Itu kan keamanan yang kita makan,” tuturnya.

Selain sertifikasi halal, Agusnia juga menyampaikan adanya ketentuan mengenai keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok program MBG.

Ia menyebut Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026 memberikan ruang bagi UMKM, koperasi, perseroan perorangan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan BUMDes untuk bermitra dalam penyediaan kebutuhan program MBG sesuai persyaratan yang berlaku.

Agusnia berharap keterlibatan pelaku usaha lokal dapat semakin luas, dengan tetap memenuhi standar keamanan pangan dan kehalalan dalam penyediaan makanan MBG.

Artikel Ketua APPMBGI Polman Ingatkan Dapur MBG Wajib Halal, Pelanggar Bisa Disuspend pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Namun, di tengah proses tersebut, muncul laporan balik yang menyeret anggota DPRD berinisial R ke Polda Sulawesi Barat atas dugaan kasus suap. Langkah ini memicu reaksi dari sejumlah pihak, termasuk kalangan lembaga swadaya masyarakat.

Ketua Umum Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (LKPA-RI), Zubair, menilai laporan terhadap R tidak tepat sasaran dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Menurut Zubair, tindakan yang dilakukan anggota DPRD tersebut bukanlah bentuk suap, melainkan upaya untuk membongkar dugaan praktik pungli dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan salah satu program prioritas nasional.

“Apa yang dilakukan saudara R justru bentuk keberanian dalam mengungkap fakta yang sebenarnya. Seharusnya publik memberi dukungan, bukan malah membangun opini seolah-olah beliau terlibat suap,” ujar Zubair.

Ia menjelaskan, transaksi yang dipersoalkan itu tidak bisa serta-merta dikategorikan sebagai suap. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi pengumpulan bukti untuk mengungkap dugaan pemerasan yang terjadi di internal pelaksanaan program MBG.

“Kalau itu dianggap transaksi suap, maka perlu dilihat konteksnya. Faktanya, bukti tersebut kemudian diserahkan ke pihak pusat BGN untuk diproses. Hasilnya, posisi F sebagai Korwil BGN Polewali Mandar dicopot. Itu menunjukkan bahwa laporan tersebut ditindaklanjuti,” tegasnya.

Zubair juga menilai, sebagai anggota DPRD, R justru menjalankan fungsi pengawasan terhadap program strategis pemerintah, khususnya program prioritas Presiden. Karena itu, ia menyesalkan adanya upaya yang dinilai sebagai bentuk pembalikan fakta.

“Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD memang memiliki fungsi kontrol terhadap jalannya program pemerintah. Jangan sampai orang yang berupaya membersihkan sistem justru difitnah,” katanya.

Secara hukum, lanjut Zubair, posisi R lebih tepat disebut sebagai korban pungli, bukan pelaku suap. Ia menegaskan bahwa unsur utama dalam tindak pidana suap adalah adanya kesepakatan tanpa paksaan dari kedua belah pihak.

“Definisi suap itu ada kesepakatan dan tidak ada pihak yang merasa terpaksa. Dalam kasus ini, R justru merasa diperas. Buktinya ada surat laporan resmi yang dilayangkan kepada atasan oknum Korwil tersebut,” jelasnya.

Kasus ini sebelumnya mencuat setelah beredarnya dokumen Laporan Kasus Khusus (Lapsus) yang disebut dibuat pada Oktober 2025 lalu. Dokumen internal tersebut berisi hasil penelusuran terkait dugaan pungli di lingkungan BGN dan berujung pada pemberian sanksi terhadap pihak terlapor.

Namun, yang menjadi perhatian publik adalah munculnya kembali dokumen yang seharusnya bersifat rahasia tersebut ke ruang publik, bahkan menjadi bahan pemberitaan sejumlah media massa.

Hal itu memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan siapa yang membocorkan dokumen tersebut dan apa motif sebenarnya di balik penyebarannya.

“Ini menjadi tanda tanya besar. Siapa yang bermain di balik penyebaran dokumen rahasia ini? Apa tujuannya? Jangan sampai ada upaya sistematis untuk merusak citra Program MBG sekaligus menjatuhkan nama baik anggota DPRD berinisial R,” tutup Zubair .(*)

Artikel Dugaan Pungli Rp50 Juta Berujung Laporan Polisi, LSM Sebut DPRD inisial R Difitnah.. pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Isu ini semakin menguat setelah beredarnya dokumen laporan internal (Laporan Khusus) terkait verifikasi SPPG.

Menjadi tanda tanya karena Kemunculan dokumen yang dinilai terlambat menimbulkan spekulasi adanya agenda tertentu di balik penyebarannya, bahkan telah merembes ke ranah politik.

Gemuruh politik daerah pun kembali memanas diruang publik. Dokumen yang disebut sebagai laporan internal proses verifikasi SPPG itu mendadak viral dan menyedot perhatian luas. Meski bertanggal keluar pada tahun 2025 silam, dokumen tersebut baru beredar pada akhir bulan April 2026, sehingga memunculkan pertanyaan besar mengenai alasan keterlambatan publikasinya.

Dalam isi dokumen tersebut, nama oknum anggota DPRD Sulbar berinisial “R” turut disebut.

Kemunculan dokumen yang bersifat khusus ini langsung memantik beragam spekulasi di tengah masyarakat. Di ruang publik, muncul berbagai tafsir, mulai dari dugaan intervensi kekuasaan hingga kemungkinan konflik kepentingan yang belum sepenuhnya terungkap.

Ketua Umum LKPA, Zubair, menuturkan “R” merupakan anggota DPRD Sulbar runutnya dari parpol. Dan kejadian ini dinilai tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik yang sarat kepentingan. Ia menyebut, dalam konteks politik, kemunculan suatu isu kerap berkaitan dengan momentum tertentu.

“Bisa saja ini bagian dari dinamika politik bahkan lebih luas. Dalam politik, momentum kemunculan sebuah isu sering kali tidak terjadi secara kebetulan,” ujarnya..

Di sisi lain, sejumlah pihak mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan.

Informasi yang beredar dinilai belum utuh dan berpotensi menyesatkan. Bahkan, ada pandangan bahwa sosok “R” bisa saja korban yang berada dalam pusaran konflik kepentingan yang lebih kompleks, bukan sebagai aktor..

Kondisi ini menempatkan publik di antara fakta dan persepsi yang berkembang. Transparansi dan penjelasan resmi dinilai menjadi kunci untuk mengurai polemik yang terus bergulir.

Kini, perhatian publik tertuju pada pihak-pihak terkait untuk membuka fakta secara jelas. Masyarakat menanti kepastian: apakah ini sekadar isu yang dibesar-besarkan, atau menjadi pintu masuk untuk mengungkap praktik yang selama ini tersembunyi. (*)

Artikel Seret Nama “R” Oknum Anggota DPRD Sulbar Dugaan Suap Dapur MBG, Fakta vs Persepsi “Bisa Saja ini Bagian Dinamika Politik” pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Isu ini semakin menguat setelah beredarnya dokumen laporan internal (Laporan Khusus) terkait verifikasi SPPG.

Menjadi tanda tanya karena Kemunculan dokumen yang dinilai terlambat menimbulkan spekulasi adanya agenda tertentu di balik penyebarannya, bahkan telah merembes ke ranah politik.

Gemuruh politik daerah pun kembali memanas diruang publik. Dokumen yang disebut sebagai laporan internal proses verifikasi SPPG itu mendadak viral dan menyedot perhatian luas. Meski bertanggal keluar pada tahun 2025 silam, dokumen tersebut baru beredar pada akhir bulan April 2026, sehingga memunculkan pertanyaan besar mengenai alasan keterlambatan publikasinya.

Dalam isi dokumen tersebut, nama oknum anggota DPRD Sulbar berinisial “R” turut disebut.

Kemunculan dokumen yang bersifat khusus ini langsung memantik beragam spekulasi di tengah masyarakat. Di ruang publik, muncul berbagai tafsir, mulai dari dugaan intervensi kekuasaan hingga kemungkinan konflik kepentingan yang belum sepenuhnya terungkap.

Ketua Umum LKPA, Zubair, menuturkan “R” merupakan anggota DPRD Sulbar runutnya dari parpol. Dan kejadian ini dinilai tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik yang sarat kepentingan. Ia menyebut, dalam konteks politik, kemunculan suatu isu kerap berkaitan dengan momentum tertentu.

“Bisa saja ini bagian dari dinamika politik bahkan lebih luas. Dalam politik, momentum kemunculan sebuah isu sering kali tidak terjadi secara kebetulan,” ujarnya saat dihubungi via telepon, Rabu (22/4/26).

Di sisi lain, sejumlah pihak mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan.

Informasi yang beredar dinilai belum utuh dan berpotensi menyesatkan. Bahkan, ada pandangan bahwa sosok “R” bisa saja korban yang berada dalam pusaran konflik kepentingan yang lebih kompleks, bukan sebagai aktor..

Kondisi ini menempatkan publik di antara fakta dan persepsi yang berkembang. Transparansi dan penjelasan resmi dinilai menjadi kunci untuk mengurai polemik yang terus bergulir.

Kini, perhatian publik tertuju pada pihak-pihak terkait untuk membuka fakta secara jelas. Masyarakat menanti kepastian: apakah ini sekadar isu yang dibesar-besarkan, atau menjadi pintu masuk untuk mengungkap praktik yang selama ini tersembunyi.

Artikel Seret Nama “R”, Dugaan Suap Percepatan Dapur MBG di Sulbar : Fakta vs Persepsi “Bisa Saja Ini Bagian Dinamika Politik” pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Dokter umum Puskesmas Binuang, dr. Rahmi, menjelaskan para siswa datang dengan keluhan mual, nyeri perut melilit, dan sakit kepala. Para siswa mulai masuk ke Puskesmas sekitar pukul 09.13 WITA untuk mendapatkan penanganan medis.

“Jadi anak-anak keadaannya sudah membaik. Beberapa yang sempat dipasangkan infus dan direncanakan dirawat inap, ternyata kondisinya membaik dan sudah dipulangkan semuanya sekitar pukul 14.00 WITA,” ujar dr. Rahmi.

Ia menjelaskan, sebagian pasien sudah diperbolehkan pulang lebih awal sekitar pukul 12.00 WITA karena kondisi kesehatan mereka menunjukkan perkembangan positif. Sementara siswa yang sempat direncanakan menjalani perawatan inap juga akhirnya dipulangkan setelah kondisinya stabil.

Kepala Puskesmas Binuang, Abd. Azis, SKM., M.Kes, mengonfirmasi jumlah siswa yang mendapatkan perawatan sebanyak 15 orang. Dari jumlah tersebut, sepuluh siswa hanya menjalani penanganan medis ringan karena kondisi mereka cepat membaik.

Terkait dugaan penyebab kejadian tersebut, pihak Puskesmas bersama tim terkait telah mengambil sampel makanan dari dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Paku. Sampel yang diambil meliputi susu, telur, buah anggur, roti, serta jenis makanan lainnya.

“Hasil pengecekan awal, masa kedaluwarsa susu yang diperiksa masih dalam kondisi aman dan belum melewati batas konsumsi,” tambah Abd. Azis.

Selain itu, hasil pemeriksaan sanitasi dan pengelolaan makanan di dapur MBG juga dinilai memenuhi standar keamanan. Sistem pengelolaan sampah di lokasi tersebut hasil peninjauan kami beberapa waktu lalu sudah dipisahkan antara sampah basah dan kering.

Di SDN 010 Paku sendiri tercatat sebanyak 97 siswa menjadi penerima program MBG. Guru SDN 010 Paku, Hadrah, mengungkapkan kejadian serupa baru pertama kali terjadi sejak sekolah tersebut menerima program MBG.

“Selama menerima program MBG, baru kali ini terjadi kejadian seperti ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua LSM LIMBAS, Baharuddin, menilai kejadian tersebut perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut. Ia menyebut pada hari yang sama terdapat distribusi lebih dari 3.000 paket makanan MBG dari dapur yang sama ke berbagai sekolah, namun dugaan gangguan kesehatan hanya terjadi di SDN 010 Paku.

“Hal ini perlu diselidiki oleh pihak berwenang. Karena ada sekolah lain, termasuk tingkat TK, yang menerima makanan yang sama namun tidak mengalami keluhan kesehatan,” ujar Uwa sapaan Baharuddin saat dikonfirmasi, Minggu (15/2/26).

Ia menegaskan dugaan ada indikasi lain dan berharap pihak terkait dapat melakukan investigasi kesekolah SDN 010 Paku. untuk lebih mendalami dan mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut.

Artikel 15 Siswa Sempat Mendapat Penanganan Medis, Dokter Puskesmas Binuang Pastikan Kondisi Siswa Sudah Membaik “Tidak Ada Yang Dirawat Inap” pertama kali tampil pada Sulbar Today.

Dalam pernyataannya, Baharuddin Ketua LSM LIMBAS menilai dugaan tersebut perlu ditelusuri secara objektif dan tidak boleh langsung menyimpulkan penyebab kejadian tanpa hasil pemeriksaan medis dan uji laboratorium.

Pihak LSM LIMBAS menyampaikan, apabila makanan dari dapur MBG menjadi penyebab keracunan, seharusnya dampak serupa dialami lebih banyak siswa. Pasalnya, program MBG setiap hari mendistribusikan ribuan porsi makanan kepada pelajar di sejumlah sekolah.

Selain itu, mereka juga menilai tidak menutup kemungkinan kejadian tersebut dipicu faktor lain, termasuk jajanan lainnya.

Karena itu, mereka berharap instansi kesehatan dapat melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk meneliti makanan dan jajanan yang dikonsumsi para siswa.

LSM LIMBAS juga menyoroti kondisi cuaca saat ini yang memasuki musim penghujan. Situasi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan, seperti diare, mual, dan sakit perut, yang kerap terjadi pada anak-anak.

Mereka mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menyalahkan program MBG sebelum adanya hasil pemeriksaan laboratorium yang memastikan penyebab pasti insiden tersebut.

“Kami berharap semua pihak menunggu hasil pemeriksaan resmi dari tenaga kesehatan agar persoalan ini dapat disikapi secara bijak dan berdasarkan fakta,” ujar Uwa sapaan akrab Baharuddin.

Sebelumnya, dilaporkan sebanyak 15 siswa SDN 010 Binuang diduga mengalami gejala gangguan kesehatan seperti sakit perut, mual, dan pusing. Kasus tersebut saat ini masih dalam penanganan pihak terkait untuk memastikan penyebab pasti kejadian

Artikel LSM LIMBAS Minta Dugaan Keracunan Siswa Ditelusuri Objektif, Jangan Langsung Salahkan MBG pertama kali tampil pada Sulbar Today.

KLIK DIATAS | TONTON VIDEONYA

Temuan tersebut terungkap saat DPRD Kabupaten Polewali Mandar melakukan inspeksi mendadak bersama DLHK Polman dan Satpol PP Polman. Selain pengelolaan limbah yang dinilai tidak memenuhi standar, sumur yang digunakan untuk mencuci ompreng ditemukan berada dekat saluran air kotor, dengan kondisi air bercampur lemak minyak.

Wakil Ketua DPRD Polman, Amiruddin, menyebut kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan dan berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak penerima program MBG.

“Limbahnya sangat jorok. Sumur sumber air berada dekat got dengan air hitam. Penggunaan air PDAM hanya sekitar Rp400 ribu per bulan untuk mencuci sekitar 2.600 ompreng dengan jumlah karyawan 48 orang,” ujar Amiruddin usai meninjau beberapa dapur SPPG di Kecamatan Matakali Jumat 14 Februari 2026

Ia menegaskan DPRD akan kembali memanggil pengelola dapur MBG di Patampanua. Peninjauan lapangan ini, kata dia, merupakan tindak lanjut dari aspirasi organisasi mahasiswa HMI dan JOL yang sebelumnya menyampaikan laporan ke DPRD.

Dalam sidak tersebut, DPRD meninjau tiga dapur MBG. Hasilnya, hanya satu dapur yang dinilai memiliki pengelolaan limbah yang baik, yakni dapur MBG di Madatte. Sementara dapur di sekitar kantor DPRD dan di Patampanua dinilai tidak layak.

Ketua Komisi III DPRD Polman, Sarinah, menegaskan kondisi paling buruk ditemukan di Patampanua.“Pengelolaan limbah di dapur yang berada di samping kantor DPRD saja belum memenuhi standar, apalagi di Patampanua. Sumur yang digunakan jelas tidak layak,” tegas Sarinah.

Sementara itu, Pengawas Lingkungan Hidup DLHK Polman, Ari Wahyudi, menjelaskan air limbah dapur MBG tidak melalui instalasi pengolahan limbah dan langsung dibuang ke lingkungan sekitar.

“Tidak ada proses pengolahan air limbah. Air buangan berpotensi mengandung zat berbahaya yang dapat mencemari lingkungan,” jelasnya.

DLHK Polman menyatakan akan melakukan pembinaan dan pengawasan lanjutan terhadap pengelolaan limbah dapur MBG. Adapun dapur MBG di samping kantor DPRD juga dinilai belum memenuhi standar karena hanya menggunakan bak penampungan sederhana.

Sebagai langkah pencegahan, DPRD Polman meminta sumur yang digunakan dapur MBG di Patampanua ditutup secara permanen, guna menghindari risiko gangguan kesehatan terhadap anak-anak penerima manfaat program MBG.(*)

Artikel [VIDEO] Sidak DPRD Polman, Temukan Sumur Berbau Limbah Digunakan Dapur MBG Patampanua pertama kali tampil pada Sulbar Today.