POLMAN, SULBARTODAY – DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulbar, menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Polman Tahun Anggaran 2025, dilanjutkan dengan penetapan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Polman tahun 2027, serta penyerahan keputusan DPRD dan dokumen Pokir kepada pemerintah daerah.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang paripurna Gedung DPRD Polman ini dipimpin Ketua DPRD Polman Fahry Fadly, didampingi Wakil Ketua II DPRD Amiruddin.
Hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Polman Andi Nursami Masdar, sejumlah anggota DPRD Polman, serta sejumlah pimpinan OPD di lingkup Pemkab Polman.
Dalam penyampaian LKPj, Wakil Bupati Andi Nursami Masdar mengungkapkan bahwa kinerja ekonomi daerah menunjukkan capaian positif sepanjang tahun 2025. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Polman berhasil melampaui target yang ditetapkan,.
“PDRB per kapita tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp 38,1 juta dan terealisasi Rp 38,6 juta atau mencapai 100,13 persen. Angka ini juga meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp 35,45 juta,” jelasnya.
Selain itu, indeks infrastruktur Polman tercatat berada pada angka 68,08 poin atau mencapai 94,97 persen dari target 72,41 poin. Menurut Nursami, indikator ini menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan sekaligus menarik minat investasi.
“Di sektor lingkungan hidup, indeks kualitas lingkungan hidup juga mengalami peningkatan signifikan, dari 68,36 poin pada tahun 2024 menjadi 78,20 poin di tahun 2025. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kualitas air, udara, dan lahan. ” ungkapnya.
Menanggapi laporan tersebut, Ketua DPRD Polman Fahry Fadly menekankan pentingnya ketelitian dalam penyusunan dokumen LKPj. Ia mengingatkan agar tidak lagi terjadi kekeliruan seperti perbedaan tahun anggaran dalam dokumen.
“Semoga dokumen LKPj ke depan tidak lagi salah tahun anggaran, sehingga bisa diteliti dengan baik dan sesuai kondisi daerah,” tegas Fahry.
Fahry juga mendorong percepatan pelayanan dasar kepada masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan antara kebijakan dan kebutuhan di lapangan.
DPRD, kata Fahry, siap bekerja sama dengan pihak eksekutif demi meningkatkan kualitas pelayanan publik
“Kami berharap adanya perhatian dan dukungan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, agar program-program yang ada dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Polman, “ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Polman Syarifuddin, menyoroti maraknya pertumbuhan ritel modern di wilayah Polman. Ia meminta pemerintah daerah lebih selektif dalam memberikan izin bagi gerai seperti Alfamart dan Alfamidi.
“Jumlahnya sudah mencapai 44 gerai dan bahkan masuk hingga ke pelosok desa. Hal ini berdampak pada sekitar 30 ribu pelaku UMKM yang tergerus,” ungkapnya.
Selain itu, Syarifuddin juga mengangkat persoalan tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) Asrama Mahasiswa Todilaling di Yogyakarta yang telah berlangsung selama empat tahun dengan nilai sekitar Rp13 juta.
Ia juga menyoroti belum rampungnya pembangunan Asrama Putri (Aspuri) Polman di Yogyakarta, hal ini menyebabkan sekira 70 mahasiswi asal Polman harus menyewa tempat tinggal,
“Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut fasilitas dan kesejahteraan mahasiswa kita di perantauan,” pungkasnya.
Rapat paripurna tersebut menjadi momentum penting dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah, sekaligus perumusan arah kebijakan pembangunan Polman kedepan. (*)
