MAMUJU, SULBARTODAY – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Sulawesi Barat (PKC PMII Sulbar) secara resmi menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan batalyon TNI di wilayah Sulawesi Barat.
Penolakan ini disampaikan melalui pernyataan sikap yang ditegaskan oleh Sekretaris Umum PKC PMII Sulbar, Khalil Jibran. Menurutnya, langkah pembangunan batalyon tidak didasarkan pada urgensi keamanan yang nyata di Sulawesi Barat.
“Sulbar hari ini adalah daerah damai. Tidak ada pemberontakan bersenjata, tidak ada konflik komunal berskala besar yang membutuhkan intervensi militer skala batalyon. Jika tidak ada ancaman, lalu untuk apa batalyon ini dibangun sekarang?” ujar Khalil Jibran. Selasa. (19/5/26).
PKC PMII Sulbar menyoroti tiga poin utama:
Pertama, Tidak Ada Urgensi Konflik
Sulbar tidak dalam situasi darurat militer. Membangun batalyon tanpa analisis ancaman yang jelas berpotensi menjadikan proyek ini sebagai titipan politik dan bisnis yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat Sulbar.
Kedua, Potensi TNI Menjadi Tameng Perusahaan PKC PMII Sulbar khawatir batalyon akan digunakan sebagai alat pengamanan investasi, khususnya di wilayah sengketa HGU. Pola ini sudah berulang di daerah konflik agraria lain, di mana aparat lebih banyak melindungi perusahaan ketimbang melindungi rakyat.
Ketiga, Prioritas Pembangunan Salah Sasaran Masyarakat Sulbar saat ini lebih membutuhkan infrastruktur sipil: jalan produksi, irigasi, kepastian hukum agraria, sekolah, dan layanan kesehatan. Jawaban atas ketimpangan sosial bukan dengan menambah barak militer.
“PKC PMII SULBAR berdiri untuk rakyat. Kami tidak anti pembangunan, tapi kami menolak pembangunan yang mengorbankan keadilan dan demokrasi sipil. Kalau hari ini batalyon dibangun tanpa urgensi dan tanpa transparansi, besok rakyat akan bertanya siapa sebenarnya yang sedang dijaga?”
“Kami tidak anti-TNI. Tapi kami menolak logika ‘tembak dulu, tanya belakangan’ dibawa masuk ke daerah yang damai.” tegas Khalil Jibran.
“Negara yang kuat adalah negara yang berani tunduk pada hukumnya sendiri, bukan yang kebal hukum karena berseragam. Pertanyaannya sederhana, Sulbar mau dijaga, atau mau dikuasai?” (*)
