SULBARTODAY – Seperti yang sering disuarakan oleh Pak Wakil Gubernur, Salim S Mengga. Bahwa daerah ini sangat membutuhkan sosok pejabat yang tak sekadar punya kualifikasi dan kompetensi profesional. Jauh lebih mendesak untuk saat ini, kita membutuhkan figur dengan rentang moral yang juga baik.
Bukan berarti kualitas serta kemampuan individu tak penting, tapi bagi saya, sama seperti agama yang akhlak dulu baru belajar ilmu. Di dunia birokrasi pun seperti itu, mental dulu baru kita bicara kompetensi.
Penataan birokrasi memang telah digenjot di fase awal masa jabatan saya dan Pak Salim. Dari menginisiasi perampingingan perangkat daerah, hingga penempatan para pejabat di pos-pos jabatan tertentu.
Tentu saja dampaknya belum dapat diukur hari ini. Tapi, satu yang pasti, di tengah beratnya tantangan yang dihadapi, reformasi birokrasi adalah satu dari sekian prioritas di masa kepemimpinan kami berdua.
Bagi saya, mindset birokrasi kita memang masih perlu didudukkan ke titik yang semestinya. Sebab suka atau tidak, laju mesin birokrasi belum sampai pada fase seperti yang diharapkan. Seperti sebuah anomali, sebab jika melihat standar administratif dari para birokrat di Sulawesi Barat, sebagian besar dari jabatan-jabatan strategis itu telah diisi oleh mereka yang menggendong gelar akademik cukup mentereng.
Visi Sulawesi Barat maju dan sejahtera sebagai titik yang hendak kita tuju, termasuk termasuk poin-poin pengimplementasian-nya, wajib dijadikan nafas utama dalam setiap gerak birokrasi di Sulawesi Barat. Bukan hanya sebatas didukung, mesin birokrasi wajib hukumnya untuk menjalankannya secara kongkret.
Sebab diksi ‘mendukung visi misi’, menurut saya menyimpan makna seolah-olah roda birokrasi dengan visi yang hendak dituju tak bergerak secara simultan.
Mari sejenak kita introspeksi diri. Jika hanya bekerja sesuai dengan aturan. Mau hasilnya bagus, atau tidak, pokoknya bekerja sesuai dengan aturan. Tak memikirkan untuk bagaimana memperbaiki aturan. Tak membangun budaya kinerja secara rapi. Berorientasi hasil, manfaat belum. Masih output, outcome belum.
Jika masih seperti itu, berarti memang benar, ada yang keliru dari mindset birokrasi kita.
Semakin beratnya tantangan zaman ditambah problematika hidup di tengah masyarakat yang juga kian kompleks, mesin birokrasi dituntut untuk mampu menghadirkan nilai lebih pada setiap pelayanannya. Bukan sekadar bekerja sesuai aturan atau sebatas mengugurkan kewajiban saja.
Angin digitalisasi yang semakin kencang mau tak mau mesti jadi salah satu instrumen dalam mempermudah kinerja birokrasi. Fasiltas itu hendaknya jadi salah satu piranti utama dalam menciptakan value pada setiap gerak birokrasi kita.
Jika mindset bekerjanya hanya sekadar formalitas belaka, lantas apa yang membedakan aparatur kita dengan kecanggihan teknologi hari ini ?. Boleh jadi, piranti digital itu jauh lebih hebat ketimbang deretan aparatur kita.
Apa yang disampaikan Pak Salim di atas, bagi saya punya makna yang sangat mendalam. Saya duga keras beliau hendak mengatakan bahwa kecanggihan teknologi hari ini mesti tetap dalam kendali manusia. Unsur ‘rasa’ manusia (dengan mental yang baik) harus hadir dalam setiap derap langkah birokrasi kita. Manusia-lah yang menghadirkan value, bukan deretan piranti digital itu.
Proses seleksi terbuka untuk pos jabatan tertinggi di 12 OPD yang saat ini masih bergulir menyisakan 36 nama calon. Sebagai wujud penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, saya menginisiasi untuk proses wawancara kepada para calon dilakukan secara terbuka, disiarkan secara langsung.
Dengan begitu, publik dapat terlibat secara langsung dalam melakukan evaluasi untuk visi, misi, pengetahuan, dan kemampuan manajerial dari calon pejabat. Selain itu publik pun punya ruang yang lega dalam mengawal proses tersebut. Memungkinkan hadirnya pengawasan independen terhadap setiap prosesnya sekaligus memastikan prosesnya berjalan objektif dan juga adil.
Saya, Pak Salim bersama Sekda yang secara langsung mewawancarai para kandidat tersebut. Sebuah langkah baru, satu terobosan untuk menghindari lahirnya praduga sekaligus meminimalisir potensi transaksi politik atau lobi-lobi di balik layar. Secara bersamaan, proses yang dilakukan secara terbuka itu bakal mengurangi ruang gerak untuk praktik koruptif atau nepotisme, sejalan dengan semangat reformasi.
Sekali lagi saya tegaskan, saya, pak Salim ingin bekerja dengan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Membuka proses wawancara itu juga jadi cara yang saya yakini bakal berefek pada lahirnya partisipasi dan pemantauan publik yang tinggi untuk proses tersebut.
Satu standar baru dalam sebuah proses seleksi jabatan publik yang saya yakini mampu merangsang kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab moral dan sosialnya sekaligus upaya untuk membangun kepercayaan publik pada sistem pemerintahan yang saya dan pak Salim usung. (*)
